ANTREAN panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Bontang bukan dipicu oleh kelangkaan pasokan. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menegaskan kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite justru selalu tersisa saban tahun akibat kendala distribusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Winardi dalam rapat lanjutan pembahasan antrean BBM di Gedung DPRD Bontang, Senin (31/8/2026). Data penyaluran tiga tahun terakhir menunjukkan serapan Pertalite tak pernah menyentuh batas maksimal alokasi pemerintah.
"Kalau setiap tahun masih ada kuota yang tidak tersalurkan, berarti persoalannya bukan karena kuota kurang. Tapi yang harus dibenahi dari sistem distribusinya," tegas Winardi.
Berdasarkan catatan Komisi B DPRD Bontang, alokasi Pertalite pada 2023 mencapai 25.000 kiloliter (KL), namun realisasinya hanya 24.000 KL. Kondisi ini menyisakan 1.312 KL Pertalite yang tidak tersalurkan ke masyarakat.
Pada 2024, alokasi dinaikkan menjadi 28.233 KL, tetapi volume tersalurkan tetap berada di kisaran 24.000 KL hingga menyisakan 4.304 KL. Sementara pada 2025, dari kuota 26.907 KL, sisa BBM bersubsidi yang tak terserap mencapai lebih dari 2.400 KL.
Winardi memaparkan kapasitas penampungan tangki di SPBU Bontang sebenarnya sangat memadai. SPBU Kopkar PKT mampu menampung hingga 60 KL, SPBU Akawy berkapasitas 20 KL, dan SPBU lainnya rata-rata memiliki daya tampung 30 KL.
"Jadi bukan karena tangkinya penuh. SPBU masih sanggup menerima tambahan pasokan," kata Winardi.
Solusi Jam Pengiriman BBM dan Pasokan Minim 16 KL
Evaluasi lapangan menunjukkan bahwa penambahan pasokan langsung mengurai antrean kendaraan. Namun, masalah jam kedatangan mobil tangki BBM ke SPBU masih menjadi titik lemah.
Pengiriman armada Pertamina pada pukul 15.00 WITA memicu jeda pelayanan karena stok tersisa saat SPBU tutup pukul 23.00 WITA. Akibatnya, terjadi penumpukan kendaraan saat SPBU baru beroperasi kembali di pagi hari.
Jika pengiriman dilakukan pukul 11.00 WITA, SPBU memiliki waktu operasional hingga 16 jam untuk melayani warga secara optimal. Komisi B DPRD Bontang mendorong skema pengiriman serentak pukul 11.00 WITA ke lima SPBU dengan volume minimal 16 KL per pengiriman.
"Harapan kami, hasil pembahasan ini menjadi rekomendasi bersama. Kalau distribusi bisa diperbaiki, masyarakat tidak perlu lagi berjam-jam mengantre hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi," ujar Winardi.
