PEMERINTAH Kota Bontang menyiapkan terobosan sistemik untuk menghentikan fenomena antrean BBM subsidi yang melumpuhkan kenyamanan masyarakat dalam dua bulan terakhir. Langkah ini mencakup penerapan antrean online terintegrasi, perubahan skema kuota harian, hingga penambahan fasilitas SPBU baru.
Keluhan masyarakat mendominasi ruang publik akibat terbatasnya nomor antrean harian BBM subsidi jenis solar. Di SPBU Tanjung Laut contohnya, kuota fisik yang dibagikan via grup WhatsApp hanya berkisar 100 hingga 120 nomor per hari. Hal ini memicu perburuan nomor yang tidak adil dan menyisakan banyak pengendara tanpa kepastian.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Sekretariat Daerah Kota Bontang, Arif Rahman, membeberkan dinamika lapangan yang membedakan krisis saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, antrean panjang dua bulan terakhir memakan waktu lebih lama untuk terurai.
Salah satu pemantik utamanya adalah disparitas harga yang makin lebar antara BBM subsidi dan non-subsidi.
"Disparitas harga yang cukup jauh membuat pengguna Pertamax beralih ke Pertalite. Selain itu, dalam sistem MyPertamina masih banyak kendaraan yang bisa didaftarkan untuk memperoleh BBM subsidi," ujar Arif saat rapat kerja bersama DPRD Bontang, Jumat (28/6/2026).
Arif mendorong agar celah harga Pertamax dan Pertalite tidak terlalu merentang jauh. Jika selisih harga rasional, masyarakat pemilik kendaraan pribadi akan cenderung memilih BBM non-subsidi ketimbang menghabiskan waktu berjam-jam di barisan antrean.
Guna menekan ruang gerak oknum spekulan yang disinyalir mengambil antrean setiap hari, Pemkot Bontang mengkaji skema masa berlaku antrean selama dua hari khusus solar subsidi.
Melalui skema ini, jika SPBU menyediakan 150 nomor antrean, maka total 300 nomor akan didistribusikan untuk durasi dua hari sekaligus.
"Kami ingin membatasi agar tidak ada pihak yang setiap hari mengambil antrean. Ini salah satu solusi jangka pendek yang kami coba terapkan," tegas Arif.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemkot Bontang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang tengah merancang aplikasi antrean online yang akan berlaku terintegrasi di seluruh SPBU se-Kota Bontang.
Studi komparasi dilakukan terhadap kebijakan serupa di Balikpapan dan Samarinda. Kendati demikian, Pemkot menyadari karakteristik Bontang berbeda karena keterbatasan infrastruktur fisik.
"Balikpapan memiliki sekitar 20 SPBU, sedangkan di Bontang jumlahnya sangat terbatas. Memang salah satu persoalan utama kita adalah kekurangan SPBU," jelasnya.
Progres 2 Titik SPBU Baru di Bontang:
Kelurahan Bontang Lestari: Peningkatan status Pertashop menjadi SPBU penuh. Seluruh perizinan dilaporkan rampung dan saat ini tinggal menunggu pengadaan dispenser baru.
Kawasan Tugu Selamat Datang: Pembangunan SPBU baru oleh pihak SPBU Kilometer 6 PKT yang saat ini tengah menuntaskan sertifikasi lahan sebelum penerbitan izin operasional.
Bersama Satgas Pengawasan dan Pengendalian BBM Subsidi Kota Bontang, pemerintah daerah optimistis pengoperasian dua SPBU baru dan digitalisasi sistem antrean ini mampu mengurai kepadatan lalu lintas serta menjamin keadilan distribusi BBM bagi warga Bontang. (*)
