ANTREAN Pertalite Bontang terlihat mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sejak Juli 2026 akibat lonjakan konsumsi warga dan ketatnya verifikasi data barcode kendaraan.
PT Pertamina Patra Niaga membeberkan fenomena tersebut dipicu oleh pergeseran perilaku konsumen serta penerapan aturan baru penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara nasional.
Sales Branch Manager (SBM) III Fuel Kaltimut PT Pertamina Patra Niaga, Hermawan Bagus Prabowo, menjelaskan pergeseran pola konsumsi masyarakat menjadi faktor dominan pertama. Melebarnya selisih harga antara Pertamax dan Pertalite mendorong pemilik kendaraan pribadi beralih ke BBM bersubsidi.
Kondisi ekonomi membuat masyarakat memilih opsi yang paling efisien bagi pengeluaran harian mereka. Akibatnya, volume kendaraan yang mengantre di jalur BBM jenis penugasan ini meningkat drastis dibanding bulan-bulan sebelumnya.
"Akibatnya, jumlah kendaraan yang mengisi Pertalite meningkat sehingga antrean menjadi lebih panjang," ujar Bagus saat dikonfirmasi, Pranala.co, Rabu (26/8/2026).
Faktor kedua yang turut memperpanjang durasi pelayanan di area SPBU adalah proses penyegaran atau refreshment implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 64. Regulasi ini mewajibkan seluruh operator mencocokkan fisik kendaraan dengan data QR code sebelum transaksi dilakukan.
Verifikasi ketat ini bertujuan memastikan bantuan energi tepat sasaran serta mencegah potensi penyelewengan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Petugas lapangan dituntut lebih teliti memeriksa kecocokan plat nomor dan spesifikasi fisik mobil maupun sepeda motor."
"Jadi hanya kendaraan yang sesuai dengan barcode saja yang boleh mengisi kendaraan," tegas Bagus mengenai skema pengawasan tersebut.
Selain dua pemicu sistemik tersebut, tersendatnya pasokan juga dipengaruhi oleh terhentinya operasional BBM bersubsidi di SPBU Tanjung Laut. Fasilitas ini untuk sementara tidak menyalurkan BBM jenis Pertalite akibat kendala sarana, fasilitas, maupun rantai distribusi dari depot.
Kondisi tersebut memaksa pemilik kendaraan menumpuk ke SPBU lain yang masih beroperasi secara normal. Pertamina menegaskan penanganan teknis dan pembenahan internal sedang dilakukan agar fasilitas distribusi kembali optimal.
"Saat ini masih dilakukan pendalaman. SPBU juga sedang melakukan evaluasi internal terkait kinerja operator," jelas Bagus.
Berdasarkan data Pemerintah Kota Bontang, alokasi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite pada tahun 2026 tercatat sebesar 24.344 kiloliter (KL). Hingga Juni 2026, realisasi penyaluran telah menyerap 11.688 KL atau tersisa 12.656 KL untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.
Sementara itu, kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar ditetapkan sebesar 17.187 KL dengan penyaluran 8.272 KL hingga pertengahan tahun, menyisakan 8.915 KL. Secara perhitungan teknis, sisa kuota BBM bersubsidi di Bontang sebenarnya masih berada di taraf aman melebihi 50 persen.
Untuk menuntaskan persoalan antrean Pertalite Bontang jangka panjang, Pertamina menilai Kota Bontang membutuhkan tambahan infrastruktur SPBU baru. Langkah penambahan kuota maupun ekspansi fisik memerlukan evaluasi terpadu bersama pemerintah daerah dan dinas terkait. (*)
