RATUSAN pengemudi yang tergabung dalam Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Samarinda, Senin (24/8/2026). Mereka menolak keras kebijakan Dinas Perhubungan Kota Samarinda terkait pembatasan kupon BBM bersubsidi yang dinilai mencekik mata pencaharian pekerja transportasi jalanan.
Di tengah aksi tersebut, terungkap kisah pilu dari Taufik (52), seorang sopir buruh asal Jalan M. Said, Samarinda. Pria yang menggantungkan hidup keluarganya dari balik kemudi truk ini membongkar praktik dugaan pungutan liar (pungli) yang marak menyasar para sopir di jalan raya.
"Anak saya tiga sekolah semua, penghasilan saya dari truk. Kalau dirampok tiap hari kayak apa?" kata Taufik di sela-sela aksi.
Taufik membeberkan praktik pemerasan yang sering terjadi di kawasan Jalan Ring Road 2 hingga persimpangan Air Putih Dalam. Oknum berseragam Dinas Perhubungan disinyalir sering menghentikan armada truk untuk meminta uang secara paksa.
Modus yang digunakan beragam, mulai dari dalih muatan melebihi kapasitas hingga alasan 'uang damai'. Untuk menyamarkan identitas, oknum tersebut diduga sengaja menutupi papan nama di seragam mereka.
"Kurang lebih dua minggu inilah, dua kali saya mengalami dirampok pakai baju seragam Dishub, cuma namanya ditutup kertas," ungkap Taufik.
Para oknum kerap meminta uang tunai berkisar antara Rp20.000 hingga Rp50.000 dengan dalih 'uang rokok', seperti saat Taufik mengangkut muatan kasur yang padahal tidak melebihi tonase maksimum.
Pungutan di Jalan Raya Tambah Beban Operasional Sopir
Aksi dugaan pemerasan ini kembali menimpa Taufik saat mengangkut tanah urug menuju Jalan Djakarta pada pagi hari. Oknum berseragam Dishub meminta 'uang keamanan' sebesar Rp20.000 per ritase.
Nominal tersebut tergolong sangat memberatkan para pengemudi. Ongkos sewa armada yang tinggi serta margin harga jual muatan yang tipis membuat pendapatan bersih mereka tergerus habis.
"Kalau jalan bagus yang baikin orang PU, kalau yang minta uang orang Dishub. Kan aneh," tutur Taufik menyayangkan tindakan oknum yang memanfaatkan fasilitas publik demi keuntungan pribadi.
Kondisi ini menjerat para sopir buruh dalam tekanan ekonomi yang parah. Selain harus membayar sewa kendaraan, mereka harus menghadapi pembatasan kupon BBM bersubsidi serta pungli harian di lapangan.
Taufik mendesak Pemerintah Kota Samarinda dan instansi terkait untuk menindak tegas oknum yang merugikan rakyat kecil. Ia berharap pengawasan di jalur logistik ditingkatkan agar pekerja transportasi dapat bekerja dengan aman.
"Saya cuma sopir buruh, bukan mobil saya sendiri. Kalau dirampok kayak gitu hasilnya minus, mau makan apa saya?" tegas Taufik menutup pembicaraan. (*)
