PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan berapa banyak anak yang menerima makanan. Yang jauh lebih penting adalah apakah makanan itu aman, bergizi, layak dikonsumsi, dan benar-benar dibutuhkan.
Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menata ulang sasaran penerima setelah menemukan ratusan sekolah swasta yang dikategorikan elite menyatakan tidak membutuhkan program tersebut.
Kepala BGN Sudaryono menyebut pemerintah tidak akan memaksakan MBG kepada sekolah yang merasa tidak membutuhkan. Pemerintah kini menghitung kembali dampak refocusing, termasuk kemungkinan berkurangnya jumlah penerima dibandingkan target sebelumnya.
Kebijakan itu pada dasarnya patut diapresiasi.
Sebab, program dengan anggaran publik sebesar MBG memang harus terus dievaluasi. Tidak semua kebijakan yang baik di atas kertas otomatis tepat ketika diterapkan dengan cara yang sama di setiap tempat.
Namun, ada persoalan lain yang tak kalah penting.
Di Bontang, evaluasi MBG tidak lagi sebatas soal siapa yang berhak menerima. Pertanyaan publik mulai bergeser kepada hal yang lebih mendasar: apakah makanan yang dibagikan benar-benar aman?
Ketika Sekolah Elite Bontang Mengalami Masalah
Pada Senin, 10 Agustus 2026, sebanyak 36 siswa SMP Vidatra Bontang dilaporkan mengalami mual dan muntah setelah menyantap menu MBG.
Sebanyak 21 siswa kemudian dibawa ke RS LNG Badak untuk mendapatkan penanganan medis. Menu yang dibagikan terdiri atas nasi putih, ayam suwir, tumis wortel, oseng tahu, dan buah jeruk.
SMP Vidatra berada di bawah naungan Yayasan PT Badak LNG. Pasokan MBG untuk sekolah tersebut berasal dari SPPG Bintang Selatan 5.
Yang perlu digarisbawahi: penyebab pasti kejadian tersebut belum dapat disimpulkan sebagai akibat makanan MBG.
Hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu. Karena itu, Pranala.co berpandangan tidak tepat jika insiden tersebut langsung disebut sebagai keracunan makanan sebelum ada hasil pemeriksaan yang memastikan penyebabnya.
Tetapi fakta bahwa puluhan siswa mengalami gejala kesehatan setelah menyantap makanan yang dibagikan dalam program pemerintah tetap harus ditangani serius.
Apalagi, kejadian di SMP Vidatra muncul hanya beberapa hari setelah laporan serupa dari sejumlah sekolah lain di Bontang.
Pranala.co mencatat, sebelumnya siswa dan guru SDN 012 Bontang Selatan dilaporkan mengalami muntah dan diare. Kasus serupa juga dilaporkan di SD Muhammadiyah Bontang Utara, PAUD Al Hikmah, dan SMPN 1 Bontang.
Dinas Kesehatan Bontang telah mengambil sampel MBG untuk pemeriksaan. Namun, hingga Senin, 10 Agustus 2026, hasil laboratorium belum keluar.
Di titik inilah pemerintah tidak boleh sekadar menunggu persoalan mereda.
Setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi untuk memastikan rantai penyediaan makanan benar-benar memenuhi standar keamanan pangan.
Gratis Tidak Berarti Boleh Mengabaikan Mutu
MBG adalah program besar. Karena itu, ukuran keberhasilannya juga tidak boleh sederhana.
Jumlah porsi yang tersalurkan bukan satu-satunya indikator.
Keberhasilan MBG semestinya diukur dari beberapa hal sekaligus: ketepatan penerima, kandungan gizi, keamanan pangan, kualitas bahan, kebersihan pengolahan, ketepatan distribusi, hingga penerimaan masyarakat.
Makanan yang gratis tetapi tidak aman tentu kehilangan makna dari tujuan program itu sendiri.
Begitu pula makanan yang bergizi tetapi diberikan kepada kelompok yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan makan secara mandiri, sementara kelompok yang lebih membutuhkan justru belum mendapatkan layanan optimal.
Karena itu, refocusing yang sedang dilakukan BGN seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai pengurangan jumlah penerima.
Justru sebaliknya.
Refocusing harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki desain MBG secara keseluruhan.
Jika ada sekolah yang memiliki kemampuan menyediakan makanan bergizi secara mandiri, memiliki kantin atau katering yang memenuhi standar, dan mendapatkan persetujuan orang tua, pemerintah patut membuka ruang dialog.
Jika ada sekolah yang benar-benar membutuhkan MBG, program harus hadir dengan kualitas terbaik.
Dan jika ada sekolah yang mengalami persoalan dalam pelaksanaannya, pemerintah wajib hadir untuk mencari penyebab dan memperbaikinya.
Suara Orangtua Tidak Boleh Diabaikan
Akademisi Universitas Mulawarman Saiful Bahtiar sebelumnya mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap MBG.
Ia menilai kebijakan publik akan lebih mudah diterima apabila pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat, terutama mereka yang menjadi penerima manfaat langsung.
Pandangan ini layak diperhatikan.
Sebab, orang tua bukan sekadar penonton dalam program MBG.
Mereka adalah pihak yang paling berkepentingan ketika anak-anak mereka menerima makanan dari program pemerintah.
Ketika muncul keluhan mengenai makanan, orang tua berhak mendapatkan penjelasan yang terang. Ketika terjadi gangguan kesehatan, mereka berhak mengetahui apa yang sedang diperiksa dan bagaimana pemerintah memastikan kejadian serupa tidak berulang.
Program pemerintah tidak boleh dibangun dengan pola komunikasi satu arah.
Masyarakat bukan hanya penerima kebijakan. Mereka juga bagian dari mekanisme kontrol sosial.
Bontang Bisa Menjadi Pelajaran Penting
Bontang memiliki posisi menarik dalam perdebatan MBG.
Di satu sisi, ada sekolah yang secara sosial ekonomi relatif mampu. Di sisi lain, muncul keluhan mengenai pelaksanaan program hingga kasus siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan MBG.
Dua persoalan itu seharusnya dibaca dalam satu kerangka: tepat sasaran dan tepat layanan.
Tidak semua sekolah harus diperlakukan dengan pola yang identik.
Sekolah dengan karakteristik berbeda membutuhkan pendekatan yang bisa berbeda pula. Yang harus sama adalah standar keamanan, kualitas gizi, transparansi, dan akuntabilitasnya.
BGN sendiri sebelumnya telah menyampaikan bahwa sekolah tidak dipaksa mengikuti MBG apabila menolak pelaksanaannya. Hingga kini juga belum terdapat aturan yang mewajibkan seluruh sekolah maupun siswa menjadi penerima manfaat MBG.
Artinya, ruang untuk evaluasi sebenarnya sudah tersedia.
Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian menggunakan ruang tersebut.
Jangan Kejar Target, Lupakan Tujuan
Ada godaan dalam program berskala nasional untuk menjadikan angka sebagai ukuran keberhasilan.
Berapa juta penerima.
Berapa juta porsi.
Berapa banyak sekolah.
Berapa banyak dapur.
Angka-angka itu memang penting.
Namun, MBG pada akhirnya bukan proyek mengejar angka.
Program ini lahir dari tujuan yang lebih sederhana dan lebih manusiawi: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.
Karena itu, satu anak yang menerima makanan dengan kualitas buruk tidak boleh dianggap sekadar angka dalam statistik.
Satu sekolah yang merasa tidak membutuhkan program juga tidak semestinya dipaksa demi mengejar target penerima.
Dan satu laporan gangguan kesehatan tidak boleh berlalu tanpa evaluasi yang serius.
Pemerintah harus berani bertanya ulang: siapa yang paling membutuhkan, makanan seperti apa yang paling aman, dan sistem seperti apa yang paling efektif?
Itulah makna sebenarnya dari refocusing.
Bukan sekadar mencoret nama dari daftar penerima, tetapi memperbaiki cara negara memenuhi kebutuhan gizi warganya.
Pranala.co berpandangan, MBG harus dipertahankan dengan semangat perbaikan, bukan dipertahankan dengan cara menutup mata terhadap kritik.
Jika program ini memang ditujukan untuk anak-anak Indonesia, maka suara anak, orangtua, sekolah, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat harus menjadi bagian dari evaluasinya.
Makanan bergizi memang penting. Tetapi makanan yang aman, tepat sasaran, dan diterima dengan kepercayaan masyarakat jauh lebih penting.
Dan untuk itu, Bontang telah memberikan satu pelajaran yang tidak boleh dilewatkan. (*)
