KETEGANGAN menyelimuti rapat koordinasi di Dinas PMPTSP Kota Bontang saat Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, melontarkan kritik pedas terkait krisis kelangkaan BBM bersubsidi. Pihaknya menilai fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular saban hari sangat memprihatinkan dan tidak masuk akal bagi daerah yang berada dekat pusat distribusi minyak.
"Kita ini ibarat mati di lumbung padi. Ini tidak masuk akal," tegas Rustam dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat utama Dinas PMPTSP Kota Bontang, Jumat (28/8/2026).
Rustam menilai masalah distribusi solar maupun pertalite bersubsidi di Kota Bontang dibiarkan berlarut tanpa penanganan konkret dari pihak pengelola. Praktik kendaraan titip parkir sejak malam hari di area SPBU kini meresahkan warga dan mengganggu ruang gerak pelaku usaha lokal.
Ia menuntut penertiban penuh terhadap kendaraan antre yang menyalahi aturan parkir. Pola mengular semalaman tersebut dinilai bukan lagi antrean pengisian, melainkan pembiaran yang merusak ketertiban lalu lintas kota.
"Saya tidak mau lagi melihat antrean kendaraan yang diparkir sejak malam. Antrean itu harusnya berbaris saat mengisi BBM, bukan menitip kendaraan semalaman di SPBU," ujarnya penuh kecewaan.
Tak berhenti di situ, dugaan penyelewengan BBM bersubsidi turut dibongkar. Rustam menyentil dugaan permainan oknum operator SPBU yang meloloskan kendaraan bermotor pengisi berulang dengan barcode berbeda, hingga mobil ber-tangki modifikasi.
"Kalau masih ada operator yang bermain, langsung pecat. Saya dapat laporan masih banyak motor bolak-balik mengisi BBM, belum lagi tangki kendaraan yang dimodifikasi. Ini harus ditertibkan," kata Rustam.
Secara geografis, Bontang memegang peran vital sebagai jalur lintasan utama kendaraan pengangkut barang dan penumpang dari Kabupaten Kutai Timur serta Kabupaten Berau. Hal ini membuat konsumsi nyata BBM bersubsidi jauh melampaui jumlah data kendaraan terdaftar di dinas setempat.
Pertamina diminta tidak menutup mata terhadap keunikan geografis ini. Keterlambatan pengiriman armada dari depot Pertamina dalam hitungan jam saja langsung berdampak sistemik memicu antrean mengular hingga larut malam.
"Kalau distribusi terlambat dua sampai tiga jam saja, langsung terjadi antrean panjang sampai tengah malam. Pertamina harus memperbanyak armada pengiriman," cetus Rustam.
Sebagai langkah terobosan, DPRD Bontang mengusulkan skema fleksibilitas distribusi BBM bersubsidi. Pemilik SPBU yang sanggup secara finansial perlu diizinkan mengoperasikan armada angkut sendiri tanpa bergantung penuh pada ketersediaan truk Pertamina.
Sistem birokrasi percepatan penerbitan Delivery Order (DO) juga didorong agar pasokan sudah bergerak sebelum stok BBM di tangki pendam SPBU benar-benar habis.
Komisi B DPRD Bontang menegaskan tidak akan membiarkan pertemuan evaluasi ini menguap tanpa eksekusi lapangan. Pihaknya menggarisbawahi batas waktu penyelesaian dan menuntut kehadiran pengambil keputusan tertinggi Pertamina wilayah setempat.
"Kami tidak ingin rapat ini berakhir tanpa hasil. Tanggal 1 September nanti kami minta Brand Manager Pertamina wajib hadir agar ada solusi nyata dan sinergi untuk menyelesaikan persoalan BBM di Kota Bontang," tegas dia. (*)
