PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bontang telah mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi Bontang untuk Triwulan IV 2026 kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Namun hingga Rabu (26/8/2026), usulan tersebut masih berproses dan belum mendapat jawaban.
Kepala Bagian Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Sekretariat Daerah Kota Bontang, Arief Rahman, mengatakan permohonan itu disampaikan melalui surat resmi Nomor B/500.10/1105/PSDA/2026 tertanggal 31 Juli 2026.
"Hingga saat ini usulannya masih berproses dan kami belum menerima jawaban dari BPH Migas," ujar Arief kepada Pranala.co, Rabu (26/8/2026).
Pengajuan kuota BBM bersubsidi Bontang merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi Kota Bontang Semester I Tahun 2026.
Rapat tersebut digelar Tim Satuan Tugas (Satgas) BBM Kota Bontang pada 14 Juli 2026. Dari evaluasi itu, tim merumuskan sejumlah faktor yang menjadi dasar pengajuan tambahan kuota.
"Dari rapat itu, Tim Satgas BBM merumuskan sejumlah faktor yang menjadi dasar pengajuan tambahan kuota," kata Arief.
Salah satu pertimbangan berasal dari data penyaluran hingga Juni 2026. Distribusi BBM bersubsidi telah mencapai sekitar 50 persen dari kuota tahunan.
Untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar, kuota 2026 ditetapkan sebesar 17.187 kiloliter (KL). Hingga Juni, realisasi penyaluran mencapai 8.272 KL, sehingga tersisa 8.915 KL.
Adapun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite memiliki kuota sebesar 24.344 KL. Realisasi penyaluran hingga akhir Juni tercatat 11.688 KL, dengan sisa kuota 12.656 KL.
Meski secara hitungan masih terdapat sisa kuota, Pemkot Bontang menilai kebutuhan riil masyarakat terus meningkat.
Arief menyebut posisi Bontang sebagai salah satu daerah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) ikut mendorong tingginya mobilitas masyarakat.
"Kota Bontang ini kan merupakan salah satu daerah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN). Mobilitas masyarakat serta aktivitas sektor industri, jasa, perdagangan, dan transportasi membutuhkan pasokan BBM yang semakin tinggi," jelasnya.
Peningkatan kebutuhan tersebut kemudian berhadapan dengan keterbatasan pasokan di sejumlah SPBU. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu antrean panjang.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pengendara. Waktu masyarakat ikut tersita, produktivitas menurun, sementara aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar SPBU juga ikut terdampak.
Tim Satgas BBM Kota Bontang juga mencatat pengiriman BBM dari terminal atau depo Pertamina belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil maupun permintaan yang diajukan masing-masing SPBU.
Kondisi tersebut membuat pasokan di sejumlah SPBU menjadi terbatas. Risiko terjadinya kekosongan stok atau stock out pun meningkat.
Situasi pasokan itu menjadi salah satu alasan Pemkot Bontang mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi Bontang untuk periode Triwulan IV 2026.
Faktor lain yang disebut ikut mendorong konsumsi BBM subsidi adalah penyesuaian harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax.
Menurut Arief, selisih harga antara BBM non-subsidi dan Pertalite membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM subsidi yang dinilai lebih terjangkau.
"Faktor lain yang memicu lonjakan konsumsi BBM subsidi, karena adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax. Selisih harga membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite yang lebih terjangkau, sehingga permintaan terhadap BBM subsidi meningkat signifikan," jelas Arief.
Perubahan pola konsumsi tersebut menjadi bagian dari pertimbangan Pemkot Bontang dalam mengusulkan tambahan kuota.
Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Pemkot Bontang meminta tambahan JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite untuk Triwulan IV 2026.
Tambahan kuota BBM bersubsidi Bontang dinilai penting untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan pasokan di SPBU.
Kebutuhan itu diperkirakan semakin penting menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yang umumnya diikuti peningkatan mobilitas masyarakat.
"Kami berharap poin-poin yang telah disampaikan itu menjadi bahan pertimbangan BPH Migas dalam menyetujui penambahan kuota BBM bersubsidi bagi Kota Bontang," tutur Arief.
