PEMERINTAH Kota alias Pemkot Balikpapan resmi menyiapkan anggaran sekitar Rp 17 miliar dari APBD untuk menjamin operasional Balikpapan City Trans tetap berjalan. Langkah ini diambil menyusul keputusan Kementerian Perhubungan yang akan mengakhiri subsidi layanan transportasi massal tersebut pada 2027.
Pj Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, menegaskan pengambilalihan penuh ini krusial agar masyarakat tetap menikmati moda transportasi publik yang modern dan terjangkau.
"Kami sudah siapkan anggaran untuk mendukung operasional Bacitra sekira Rp 17 miliar. Nanti dialokasikan pada tahun 2027 mendatang, setelah dukungan dari Kemenhub berakhir," ujar Agus Budi Prasetyo, Kamis (27/8/2026).
Sejak peluncuran perdana dan uji coba pada pertengahan 2024, seluruh skema pendanaan Bacitra menginduk pada program Buy The Service (BTS) milik Kementerian Perhubungan. Lewat skema ini, pemerintah pusat menanggung biaya operasional operator bus.
Namun, skema BTS Kemenhub memiliki batas waktu pendampingan. Pemkot Balikpapan harus bersiap mandiri agar layanan tidak lumpuh di tengah jalan.
"Seluruh operasional Bacitra sebelumnya berada di bawah Kemenhub melalui skema BTS. Selanjutnya akan kami pegang full pada tahun 2027," kata Agus menambahkan.
Seiring perpindahan kewenangan pengelolaan, status tarif gratis untuk penumpang dipastikan bakal berakhir. Pemkot Balikpapan kini tengah merampungkan kajian penyesuaian tarif yang akan diterapkan secara bertahap.
"Tarif layanan Bacitra masih dalam tahap kajian dan diproyeksikan sekitar Rp3 ribu hingga Rp5 ribu. Sementara ini belum diberlakukan karena operasional Bacitra masih di bawah naungan Kemenhub," jelasnya.
Penetapan tarif Rp 3.000–Rp 5.000 ini dinilai masih sangat terjangkau bagi kantong masyarakat umum maupun pelajar, sekaligus menjaga tingkat keterisian (load factor) armada.
Langkah mengamankan operasional Balikpapan City Trans secara mandiri bukan sekadar urusan penyediaan armada, melainkan bagian dari desain besar integrasi transportasi publik Balikpapan sebagai kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kami fokus pada percepatan konektivitas dan integrasi transportasi massal yang aman dan nyaman. Ini sejalan dengan visi Balikpapan bagaimana kita mengelola transportasi publik untuk mengantisipasi kemacetan di masa depan," tegas Agus. (*)
