WALI Kota Bontang Neni Moerniaeni menilai antrean BBM Bontang tidak akan selesai selama pasokan BBM subsidi ke daerah itu terus berkurang. Ia menyebut berbagai skema pengaturan, termasuk sistem ganjil genap, hanya menjadi solusi sementara jika persoalan kuota tidak dibenahi.
“Bukan soal pengaturan ganjil genapnya. Kalau kuota BBM subsidi dikurangi, ya begini terus kondisinya,” tegas Neni saat ditemui, Senin (31/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Pemerintah Kota Bontang kembali mengevaluasi distribusi BBM subsidi yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
Menurut Neni, pemerintah daerah tidak bisa terus diminta mencari formula untuk mengurai antrean apabila volume BBM yang dikirim ke Bontang justru semakin sedikit.
Neni mengungkapkan, Pemkot Bontang telah berulang kali berkomunikasi dengan Pertamina maupun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Namun, hingga kini Pemkot belum memperoleh penjelasan yang gamblang mengenai penyebab berkurangnya pasokan BBM subsidi ke Bontang.
Ia menyebut penurunan distribusi terjadi cukup signifikan. Jika sebelumnya satu SPBU dapat menerima sekitar 16 ribu liter BBM per hari, kini pasokan yang diterima hanya berkisar 8 ribu liter.
Artinya, berdasarkan angka yang disampaikan Neni, volume pasokan berada di kisaran separuh dari sebelumnya.
“Mau diatur pakai metode ganjil genap atau apa pun, hasilnya tetap sama kalau kuotanya tidak ada. Barangnya tidak ada, pakai apa?” ujarnya.
Menurut Neni, pengaturan antrean hanya menyentuh persoalan di permukaan. Akar masalahnya, kata dia, berada pada ketersediaan BBM subsidi yang diterima daerah.
Jika pasokan tidak mencukupi kebutuhan, pembatasan berdasarkan pelat nomor kendaraan dinilai tidak akan menghilangkan antrean.
Karena itu, Pemkot Bontang meminta persoalan distribusi menjadi perhatian pemerintah pusat dan pihak terkait.
Neni juga menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menentukan besaran kuota BBM subsidi.
Penetapan alokasi berada di tangan pemerintah pusat melalui BPH Migas. Pertamina kemudian menyalurkan BBM sesuai kuota yang telah ditetapkan.
Posisi tersebut membuat pemerintah daerah berada dalam situasi sulit. Masyarakat meminta antrean segera diatasi, tetapi Pemkot tidak memiliki kewenangan untuk menambah kuota ataupun menentukan volume pasokan.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu kuota kita dipenuhi. Jangan justru dikurangi,” tegas Neni.
Menurut dia, fokus penyelesaian seharusnya memastikan alokasi BBM untuk Bontang benar-benar dikirim sesuai kuota yang ditetapkan.
Neni juga menyoroti kondisi yang menurutnya kontradiktif dalam distribusi BBM subsidi.
Di satu sisi, pasokan pada semester pertama 2026 disebut belum terpenuhi. Namun di sisi lain, setiap akhir tahun masih ditemukan sisa kuota Pertalite yang tidak tersalurkan.
Situasi tersebut menjadi salah satu alasan Neni meminta adanya kejelasan mengenai alokasi dan realisasi distribusi BBM subsidi untuk Bontang.
Bagi pemerintah daerah, kepastian pasokan menjadi hal penting agar persoalan antrean tidak kembali berulang dan masyarakat tidak terus menjadi pihak yang terdampak.
Di tengah anggapan bahwa pengecer menjadi salah satu penyebab BBM subsidi cepat habis, Neni memiliki pandangan berbeda.
Ia menyebut pembelian BBM secara eceran telah dibatasi. Setiap sepeda motor, kata Neni, hanya diperbolehkan membeli maksimal lima liter.
Dengan batas tersebut, Neni menilai volume pembelian eceran relatif kecil dibandingkan kebutuhan BBM harian masyarakat secara keseluruhan.
“Yang menjadi persoalan sekarang justru BBM subsidinya yang sering tidak tersedia. Kasihan masyarakat yang menanggung,” tambahnya.
Sebagai kepala daerah, Neni mengaku berada dalam posisi sulit menghadapi persoalan antrean BBM Bontang.
Di satu sisi, masyarakat menuntut Pemkot segera mengatasi antrean. Di sisi lain, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menambah kuota ataupun mengatur pengiriman pasokan.
Karena itu, Neni mendesak BPH Migas dan Pertamina memberikan kepastian mengenai alokasi BBM subsidi untuk Bontang.
Menurutnya, kepastian tersebut penting agar pemerintah daerah dapat menjelaskan kondisi sebenarnya kepada masyarakat sekaligus mencari langkah penanganan yang tepat.
“Kasihan masyarakat yang jadi korban. Wali kota yang setiap hari berhadapan dengan masyarakat. Kita juga tidak tega melihat mereka mengantre. Mau bagaimana lagi kalau kuotanya memang tidak ada?” pungkasnya. (*)
