WARGA Bontang harus antre berjam-jam demi mendapat Pertalite. Namun Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang justru mencatat sekitar 2 juta liter kuota Pertalite tidak tersalurkan hingga akhir 2025.
Fakta ini terkuak dalam rapat koordinasi yang digelar Jumat, 28 Agustus 2026. Pemkot mempertanyakan pola distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang dinilai belum berjalan optimal, padahal kuota dari pemerintah pusat sebenarnya masih menyisakan volume cukup besar.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Bontang, Arif Rochman, mengungkapkan persoalan bermula dari selisih besar antara usulan kuota daerah dan alokasi yang disetujui pemerintah pusat melalui BPH Migas.
Untuk 2026, Pemkot mengusulkan kuota Pertalite sekitar 80 ribu kiloliter (KL). Yang disetujui hanya sekitar 24 ribu KL. Solar bernasib serupa. Dari usulan 50 ribu KL, realisasi yang diberikan cuma sekitar 18 ribu KL.
"Usulan kami memang tidak pernah disetujui penuh. Bahkan rata-rata hanya sekitar 30 persen. Setelah kuota ditetapkan BPH Migas, tugas Pertamina memastikan distribusinya cukup sampai akhir tahun. Karena itu muncul pembatasan-pembatasan di SPBU," ujar Arif.
Arif mengaku memahami alasan pembatasan agar stok tidak habis sebelum tahun berakhir. Tapi ia menilai ada kejanggalan ketika kuota justru masih bersisa saat tahun anggaran sudah tutup buku.
Pengiriman Pertalite ke Bontang setiap bulan bersifat fluktuatif. Alokasi bulanan berada di kisaran 2.029 KL atau sekitar 2,03 juta liter. Pada Agustus 2026, misalnya, distribusi baru mencapai sekitar 1.900 KL.
Secara teori, kekurangan pada satu bulan akan dikompensasi pada bulan berikutnya. Persoalannya, mengapa pada akhir tahun justru masih tersisa kuota dalam jumlah besar.
"Kalau memang pengirimannya kurang bulan ini lalu ditambah bulan depan, seharusnya kuota habis terserap. Tapi yang terjadi justru setiap akhir tahun masih ada sisa. Tahun 2025 saja sekitar 2.000 KL atau 2 juta liter tidak tersalurkan. Sayang sekali," kata Arif.
Antrean kendaraan di SPBU masih jadi keluhan utama warga. Menurut Pemkot, persoalan ini tidak melulu soal keterbatasan kuota, tapi juga minimnya titik pelayanan.
Arif mencontohkan kondisi saat SPBU Tanjung Laut kena sanksi beberapa waktu lalu. Kendaraan yang biasa mengisi BBM di sana otomatis pindah ke tiga SPBU lain, sehingga antrean makin panjang.
Pemkot kini mendorong penambahan SPBU baru agar distribusi kendaraan tidak menumpuk di beberapa lokasi. Salah satu opsi yang tengah didorong adalah meningkatkan status Pertashop di Bontang Lestari menjadi SPBU penuh, sehingga bisa menyalurkan Pertalite dan solar.
"Kalau Bontang Lestari sudah punya SPBU, aktivitas masyarakat di wilayah itu tidak lagi bergantung ke SPBU lain. Antrean juga bisa lebih tersebar," jelas Arif.
Pemkot juga membuka peluang investasi swasta untuk membangun SPBU baru. Rencana pembangunan SPBU milik Koperasi Karyawan PKT di kawasan Tugu Selamat Datang siap difasilitasi pemerintah jika masih terkendala administrasi atau sertifikasi lahan.
"Nanti kalau memang diperlukan, kami bisa mempertemukan dengan BPN maupun Pertamina agar prosesnya lebih cepat," katanya.
DPRD Curigai Pola Distribusi
Kritik juga datang dari DPRD Bontang. Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menilai akar masalah justru ada pada pola distribusi BBM.
Ia mengaku menerima laporan dari sejumlah pengelola SPBU yang menyebut pasokan harian tidak menentu, padahal pihak SPBU sudah melakukan deposit untuk pengadaan BBM.
"Kalau kuotanya masih ada, kenapa masyarakat tetap mengantre panjang. Berarti ada yang tidak beres dalam distribusinya," tegas Rustam.
Menanggapi kritik tersebut, perwakilan Pertamina, Rachman, menyatakan pihaknya tidak punya kewenangan menentukan besaran kuota maupun pola alokasi distribusi.
Keputusan soal kuota, menurutnya, ditetapkan otoritas di tingkat lebih tinggi. Di lapangan, Pertamina hanya menjalankan penyaluran sesuai alokasi harian yang diterima.
"Kalau kami, tugasnya mencatat dan mendistribusikan sesuai kuota harian yang diberikan," ujarnya. (*)
