MOBIL tua menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi Pemerintah Kota Bontang, Jumat (28/8/2026), yang membahas antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Pemantauan langsung di lapangan mengungkap kendaraan-kendaraan lawas itu kerap mengisi bahan bakar minyak (BBM) subsidi hampir setiap hari, sementara sistem barcode terbukti tidak bisa diakali untuk kendaraan berbeda.
Temuan ini menjadi titik awal sejumlah usulan solusi, mulai dari pembatasan frekuensi pengisian, sistem pelat nomor ganjil-genap, hingga penambahan kuota pasokan dari Pertamina.
Direktur Utama SPBU Koperasi Karyawan (Kopkar) PKT, Muhammad Jufri, mengaku pernah turun langsung memantau pola pengisian BBM subsidi di lapangan. Dari pemantauan itu, ia mencatat sejumlah kendaraan, terutama mobil tua, yang berulang kali mengisi BBM subsidi.
"Saya pernah cek di lapangan. Saya catat mobil-mobil itu, terutama mobil tua. Saya perhatikan setiap hari isi BBM subsidi. Barcode memang tidak bisa dipakai untuk kendaraan berbeda, jadi kendaraan yang sama tetap bisa terpantau," ujar Jufri.
Pernyataan ini sekaligus menjadi bukti bahwa sistem barcode BBM subsidi bekerja sesuai fungsinya: mengunci satu barcode untuk satu kendaraan sehingga tidak bisa dipindahtangankan atau digunakan kendaraan lain. Persoalannya bukan pada celah teknis sistem, melainkan frekuensi pengisian kendaraan yang sama, yang menurut Jufri terjadi hampir tanpa jeda.
Ia mengusulkan penjadwalan pengisian agar antrean berkurang. Meski begitu, Jufri menegaskan pengelola SPBU tidak memiliki kewenangan membatasi pembelian tanpa dasar hukum yang jelas.
"Kalau bisa jangan setiap hari mengisi, harus ada jadwalnya. Tapi kami juga tidak mungkin melarang kalau tidak ada payung hukumnya," katanya.
Jufri menyebut kondisi antrean di SPBU Kopkar PKT sudah sangat memprihatinkan. Antrean kendaraan bahkan kerap meluber hingga ke badan jalan dan membentuk dua lajur, sehingga berpotensi mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi.
"Kami khawatir kalau antrean ini tidak segera diatasi bisa menimbulkan permasalahan baru," tambahnya.
Ia meminta pengawasan penggunaan barcode di seluruh SPBU diperketat agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran, terutama menyasar pola pengisian kendaraan tua yang menjadi temuan utamanya.
"Saya harap SPBU lain juga memperhatikan penggunaan barcode dengan baik. Jangan main-main dengan BBM subsidi," tegasnya.
Ganjil-Genap Dikaji sebagai Pelengkap Solusi
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Sekretariat Daerah Kota Bontang, Arif Rochman, mengatakan pemerintah tengah mengkaji sistem pengisian berdasarkan pelat nomor ganjil-genap sebagai solusi jangka pendek. Sistem ini diharapkan memberi jeda bagi kendaraan, termasuk mobil-mobil tua yang menjadi temuan Jufri, sebelum kembali mengisi BBM subsidi.
Meski demikian, penerapannya tidak bisa dilakukan tergesa-gesa karena harus dipastikan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
"Kami coba mengkaji kemungkinan mengeluarkan surat edaran dengan metode pelat nomor ganjil-genap. Tapi jangan sampai melanggar aturan, karena masyarakat juga memiliki hak memperoleh BBM setiap hari," ujar Arif.
Ia mengingatkan pengawasan harus dilakukan secara ketat agar kebijakan tersebut tidak disiasati, misalnya dengan mengganti pelat nomor kendaraan.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bontang, Rafidah, menilai persoalan antrean tidak hanya berkaitan dengan pola pembelian masyarakat, tetapi juga distribusi BBM dari Pertamina.
Menurutnya, kapasitas tangki penyimpanan di setiap SPBU sebenarnya mampu menampung 30 hingga 60 kiloliter. Namun, pasokan yang diterima selama ini disebut belum memenuhi kapasitas tersebut.
"Kalau kuota dipenuhi sesuai kapasitas tangki masing-masing SPBU, stok BBM akan tetap tersedia. Dengan begitu tidak ada waktu kosong yang membuat masyarakat harus menunggu pasokan datang," kata Rafidah selaku pemimpin rapat.
Rafidah mengatakan seluruh masukan yang berkembang dalam rapat akan dibahas kembali pada pertemuan lanjutan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus 2026.
Dia juga berharap pihak Pertamina yang bertanggung jawab atas distribusi BBM di Bontang dapat hadir langsung dalam rapat tersebut agar solusi yang dihasilkan bisa segera diimplementasikan. (*)
