SELAIN persoalan kuota dan distribusi, maraknya praktik pengetap BBM subsidi diduga menjadi salah satu penyebab utama antrean panjang di sejumlah SPBU Bontang. Praktik ini tak hanya memicu kelangkaan, tapi juga mengerek biaya transportasi dan distribusi barang.
Koordinator Wilayah BIN Bontang, Nikolaus, mengungkapkan persoalan distribusi BBM tidak melulu soal kuota dan penyaluran Pertamina. Keberadaan pengetap yang kerap dikeluhkan pelaku usaha turut memperkeruh masalah.
Nikolaus menjelaskan, data yang dihimpun timnya, termasuk dari asosiasi travel, menunjukkan keluhan yang seragam soal pengetap. Ketika pelaku usaha terpaksa membeli BBM dari pengetap dengan harga lebih mahal, biaya operasional ikut membengkak.
"Dari hasil data yang kami kumpulkan, termasuk dari asosiasi travel, keluhan mereka selalu sama, yakni pengetap. Ketika mereka membeli BBM dari pengetap dengan harga lebih mahal, ongkos travel, kurir hingga pengiriman barang ikut naik," ujarnya dalam rapat bersama DPRD Bontang, Jumat (28/8/2026).
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak bisa hanya menuding Pertamina dan BPH Migas atas buruknya distribusi. Pembenahan di tingkat daerah, termasuk regulasi yang membatasi praktik pengetap, dinilai sama pentingnya.
"Jangan langsung menyalahkan distribusi. Kita juga harus melakukan upaya di internal daerah. Setelah itu baru kita dorong pemerintah pusat memperbaiki pola distribusi," katanya.
Nikolaus turut meminta pengawasan SPBU diperketat. Ia menyoroti dugaan masih adanya oknum yang melayani penjualan BBM kepada pengetap, khususnya solar.
Usulan Surat Edaran Wali Kota
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mengusulkan langkah cepat berupa penerbitan Surat Edaran (SE) Wali Kota untuk mengatur pembelian BBM subsidi.
"Kalau bisa segera dikaji surat edaran Wali Kota. Karena itu langkah yang paling cepat bisa dilakukan. Nanti dikaji bersama Satgas secara hukum," katanya.
Winardi menyebut Balikpapan sudah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa, dengan mengatur pola hingga jam pembelian BBM subsidi. Meski efektivitasnya masih dievaluasi, kebijakan itu dinilai bisa menjadi acuan bagi Bontang.
Jika hasil analisis aparat intelijen dan kepolisian memastikan pengetap sebagai penyebab utama antrean, Winardi menilai surat edaran bisa jadi solusi jangka pendek sembari pemerintah mengupayakan penambahan kuota dan perbaikan distribusi.
"Kalau memang pengetap menjadi penyebab antrean, dorong dulu surat edaran yang bisa mengurai persoalan itu. Sambil kita kejar juga soal kuota dan distribusi agar ada langkah yang konkret," tutupnya. (*)
