FENOMENA antrean Pertalite SPBU Bontang yang terus memular panjang belakangan ini ternyata tidak semata-mata dipicu oleh besarnya permintaan warga. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menemukan indikasi kuat adanya masalah mendasar pada rantai distribusi dan jadwal pengiriman BBM bersubsidi dari hulu ke hilir.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Pemerintah Kota Bontang, Pertamina, serta para pengelola SPBU pada Jumat (28/8/2026), DPRD menegaskan bahwa evaluasi total terhadap pola penyaluran Pertalite harus dilakukan sebelum pemerintah mengambil keputusan tergesa-gesa terkait pemotongan kuota.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang Winardi melayangkan kritik tajam terhadap manajemen pengiriman Pertalite yang dinilai mengabaikan prinsip hak publik atas barang subsidi negara.
"Ada pertanyaan mendasar yang wajib dijawab Pertamina. Apakah kuota yang tersedia benar-benar tersalurkan secara optimal kepada masyarakat? Ini barang subsidi, barang negara, bukan milik perusahaan. Ini hak publik karena sudah disubsidi anggaran negara," ujar Winardi usai rapat pembahasan distribusi BBM bersubsidi di Bontang.
Hasil penelusuran Komisi B DPRD Bontang mengungkap ketimpangan mencolok antara usulan kebutuhan SPBU dengan realisasi pasokan harian di lapangan. Sejumlah pengelola SPBU di Kota Bontang tercatat mengusulkan kuota harian hingga 16–18 kiloliter (KL), namun dalam praktiknya Pertamina hanya mengirim pasokan sekitar 8 KL per hari.
Masalah penyerapan ini diperparah oleh jam kedatangan armada mobil tangki yang kerap terlambat tiba di lokasi SPBU. Pengiriman yang baru sampai pada sore hari otomatis memotong durasi waktu operasional penjualan BBM bersubsidi kepada masyarakat.
"Apabila mobil tangki baru tiba pukul 15.00 WITA, proses pembongkaran membuat Pertalite baru bisa dijual sekitar pukul 16.00 WITA. Sementara operasional SPBU tutup pukul 23.00 WITA. Artinya, waktu efektif jualan hanya sekitar 7 jam," tutur pria disapa Awin menjelaskan.
Skenario tersebut sangat berlawanan jika pengiriman Pertalite dilakukan pada pagi hari. Jika armada tangki tiba pukul 09.00 WITA, SPBU sudah bisa melayani transaksi warga mulai pukul 11.00 WITA dengan durasi pelayanan hingga 14 jam. Rentang waktu yang panjang dipastikan sanggup memecah kerumunan antrean Pertalite SPBU Bontang secara efektif.
Winardi mengingatkan agar Pertamina dan pemerintah daerah tidak gegabah menyimpulkan bahwa daya serap Pertalite di Bontang rendah hanya berdasarkan angka laporan penjualan bulanan. Rendahnya angka penyerapan tersebut justru merupakan dampak langsung dari tersendatnya pasokan dan terbatasnya waktu jual SPBU.
Ia mendesak agar dilakukan audit menyeluruh yang mengurai data secara transparan, mulai dari besaran kuota yang ditetapkan, volume BBM yang benar-benar dikirim, jadwal jam kedatangan armada, hingga angka realisasi penjualan harian ke konsumen.
"Jangan hanya melihat kuota akhir lalu menyimpulkan masyarakat tidak menyerap. Kita harus bedah dulu distribusinya seperti apa. Jika pasokan datang terlambat, kemampuan SPBU menjual otomatis berkurang," tegasnya.
Selain membenahi pola pengiriman, DPRD mendorong pengelola SPBU untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur pelayanan demi mempercepat pengisian kendaraan. Kendati demikian, pihak SPBU membutuhkan kepastian pasokan yang stabil sebelum menambah investasi fasilitas seperti mesin dispenser baru.
"Kalau ada jaminan distribusi tepat waktu dan kuota yang pas, saya yakin pengelola SPBU berani menambah dispenser. Solusi antrean Pertalite tidak cukup dengan memperdebatkan angka kuota di atas kertas," tambah Winardi. (*)
