ISYARAT bahaya bagi keuangan daerah itu akhirnya muncul di atas lembaran laporan pertanggungjawaban. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tak lagi bisa menyandarkan napas pembangunannya pada pola lama.
Gejolak harga komoditas global yang tak menentu menghantam penerimaan daerah cukup telak. Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi pendapatan Kutim tercatat Rp 8,55 triliun dari target awal Rp 9,89 triliun. Angka itu menyusut drastis hingga Rp 1,88 triliun—atau merosot 18,02 persen—dibandingkan capaian 2024 yang menembus Rp 10,44 triliun.
Bagi Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, angka minus triliunan rupiah ini adalah alarm keras bahwa cara mengelola uang rakyat harus diubah total.
"Ketergantungan kita pada fluktuasi harga komoditas dan dinamika ekonomi global menuntut tata kelola yang jauh lebih cermat. Setiap rupiah dalam APBD harus langsung terasa manfaatnya untuk warga," tegas Mahyunadi usai Rapat Paripurna persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 bersama DPRD Kutim di Sangatta.
Alih-alih menjadikan penyempitan ruang fiskal sebagai alasan untuk mengendurkan laju pembangunan, Pemkab Kutim memilih tancap gas lebih awal. Mahyunadi menerbitkan instruksi tegas bagi seluruh Perangkat Daerah (PD): penyusunan APBD 2027 wajib dimajukan jauh lebih cepat dari kebiasaan.
Penyakit klasik birokrasi—proyek penyerapan anggaran yang selalu menumpuk dan mepet di akhir tahun—ingin dipangkas habis.
Rencananya, seluruh proses administrasi mulai dari penyusunan dokumen, pembahasan bersama legislatif, hingga lelang pengadaan barang dan jasa diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.
Begitu kalender masuk ke hari pertama tahun anggaran, pengerjaan proyek di lapangan sudah bisa langsung mengepulkan debu pengerjaan.
"Saya minta seluruh Perangkat Daerah menyiapkan dokumen perencanaan sejak dini. Target kita, begitu APBD berlaku, pekerjaan langsung jalan. Jangan ada lagi proyek menumpuk di pertengahan atau akhir tahun," tegas Mahyunadi.
Percepatan ini, menurut Mahyunadi, bukan sekadar gaya-gayaan menyerap anggaran dengan cepat. Perencanaan yang tidak terburu-buru akan menghasilkan kualitas pengerjaan proyek fisik yang jauh lebih presisi dan tahan lama.
Pelayanan publik pun diharapkan tak lagi tersendat oleh urusan berkas yang berbelit-belit di awal tahun.
Di sisi lain, apresiasi disampaikan Mahyunadi kepada seluruh fraksi di DPRD Kutim yang tetap memberikan kritik dan masukan konstruktif. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi benteng terakhir agar roda perekonomian daerah tetap bergulir dinamis. (*)
