SABUK pengencang kini harus diikat lebih erat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Menghadapi kemampuan fiskal yang kian menyusut dalam penyusunan RAPBD 2027, Pemkab terpaksa memutar otak dan mengambil keputusan krusial.
Pilihan pahit namun realistis pun diambil. Pembangunan fisik dan pengerjaan infrastruktur baru harus mengalah sementara waktu. Pemkab Kutim memilih fokus pasang badan menjaga agar denyut pelayanan publik dasar untuk warga tidak ikut goyah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur, Januar Bayu Irawan, menegaskan keterbatasan anggaran memaksa pemerintah daerah menyusun skala prioritas yang ketat. Kebutuhan dasar masyarakat menduduki posisi paling atas.
"Posisi APBD kita kan menurun. Dengan kondisi seperti ini, tidak mungkin semua permintaan dipenuhi. Bukan berarti infrastruktur tidak penting, tapi kita harus pastikan pelayanan publik bisa terus jalan dulu," tegas Januar saat ditemui, Rabu (29/7).
Dalam proyeksi RAPBD 2027, total pendapatan daerah disepakati pada angka Rp6,1 triliun. Angka ini disokong oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp433,8 miliar, dana transfer pusat senilai Rp5,626 triliun, serta pendapatan sah lainnya sebesar Rp39,37 miliar.
Sementara itu, alokasi belanja daerah dirancang mencapai Rp6,075 triliun. Porsi terbesar disedot oleh belanja operasi yang menyentuh Rp3,557 triliun.
Sementara alokasi belanja modal atau proyek pembangunan dipangkas hingga tersisa Rp1,707 triliun. Untuk belanja transfer dipatok Rp780,47 miliar dan cadangan belanja tidak terduga disiapkan Rp30 miliar.
Januar mengibaratkan kondisi penyusunan anggaran kali ini seperti berada dalam mode 'bertahan' akibat tekanan defisit anggaran yang tak terhindarkan.
"Ini mode kita saat posisi defisit. Ketika kondisi normal, kita bisa menyeimbangkan porsi infrastruktur dan pelayanan publik. Tapi sekarang, pelayanan warga yang paling utama," tambah Januar.
Langkah pengetatan ini diambil agar roda pemerintahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan administrasi warga di Kutim tetap berjalan mulus tanpa hambatan biaya operasional.
Meski begitu, draf rancangan anggaran yang menitikberatkan pada penyelamatan pelayanan publik ini belum menjadi keputusan final.
Langkah selanjutnya, dokumen RAPBD 2027 akan dibawa ke gedung dewan untuk dibahas ketat bersama DPRD Kutai Timur sebelum akhirnya disahkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2027. (*)
