KONDISI fisik bangunan sekolah di kawasan pegunungan Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, menyisakan persoalan pelik. Di tengah perjuangan menghadirkan ruang belajar yang layak bagi anak-anak di pelosok, kejanggalan pendataan justru mengemuka.
Anggota DPRD Pangkep, M Arief, mendapati keanehan pada laporan tingkat kerusakan fisik sejumlah gedung sekolah. Angka kerusakan bangunan mendadak melonjak drastis dalam kurun waktu sangat singkat. Padahal tidak ada bencana alam yang melanda wilayah tersebut.
"Kalau kerusakan bertambah 5 sampai 10 persen tiap tahun, itu masuk akal karena cuaca dan usia bangunan. Tapi kalau tahun lalu dilaporkan masih bagus, lalu tahun ini mendadak rusak 50 persen tanpa ada angin kencang atau bencana, ini ada apa? Data begini wajib diverifikasi ulang," tegas Arief.
Arief mengingatkan, tingkat keparahan fisik sekolah bukan sekadar angka di atas kertas. Laporan itu menjadi pijakan utama pemerintah menentukan prioritas alokasi dana rehabilitasi.
Data yang ngawur atau dimanipulasi hanya akan mengacaukan pemetaan skala prioritas. Dampaknya fatal: sekolah yang benar-benar ringkih dan nyaris roboh justru berpotensi luput dari bantuan.
"Kepala sekolah harus jujur dan aktif membeberkan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai administrasi yang asal-asalan malah mengorbankan sekolah yang benar-benar darurat butuh perbaikan," tambahnya.
Meski begitu, Arief menyadari keterbatasan APBD Pangkep tak sanggup menanggung seluruh beban pembenahan fasilitas pendidikan sekaligus. Jalur bantuan APBN dari pemerintah pusat menjadi kunci.
Ia mengapresiasi langkah Bupati Pangkep yang memboyong langsung para kepala sekolah dan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) menembus birokrasi Kementerian Pendidikan di Jakarta.
Langkah jemput bola itu dinilai sebagai respons nyata di tengah pengetatan anggaran daerah.
"Upaya Pak Bupati mengajak kepala sekolah audiensi langsung ke kementerian patut dipuji. Ini bukti keseriusan memperjuangkan nasib anak-anak kita," tutur legislator Pangkep tersebut.
Dia berjanji terus mengawal validasi data hingga proses penyaluran anggaran rehabilitasi berjalan transparan. Bagi Arief, keselamatan dan kenyamanan belajar murid di kelas adalah harga mati yang tak bisa ditawar.
"Pendidikan itu investasi masa depan. Jangan sampai anak-anak kita bertaruh nyawa belajar di bawah atap yang lapuk hanya karena urusan administrasi yang ruwet," tegas dia. (*)
