KEKAYAAN laut dan gugusan pulau indah di Selat Makassar tak selamanya otomatis mendatangkan pundi-pundi rupiah bagi kas daerah. Menyadari potensi besar yang belum tergarap maksimal, rombongan legislator DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) memilih bergerak cepat.
Mereka bertolak ke Kabupaten Takalar, Senin (27/7/2026) untuk membedah langsung resep tetangganya itu dalam mengelola keuangan daerah sekaligus menyulap kawasan kepulauan menjadi mesin pencetak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kunjungan kerja gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Pangkep ini dipimpin langsung Ikhsan Baharuddin dari Fraksi NasDem, didampingi Abdul Rahman, Rahmat Irsanullah, serta Muhtar Sali dari Fraksi Golkar. Kedatangan mereka disambut Wakil Ketua DPRD Takalar Fadel Achmad beserta jajaran lintas fraksi di Gedung DPRD Takalar.
Bukan tanpa alasan Takalar dipilih sebagai tempat berguru. Kedua daerah ini sama-sama memangku wilayah bahari yang membentang luas di Selat Makassar. Namun, Takalar dinilai lebih dahulu melangkah dalam mengemas gugusan pulau terluarnya menjadi destinasi bernilai ekonomi tinggi.
Pangkep melihat kesuksesan Takalar dalam memoles Kepulauan Tanakeke dan Pulau Sanrobengi di Galesong—yang kini populer sebagai "surga pasir putih"—bukan cuma perkara keindahan alam, melainkan ketepatan dalam membuat regulasi.
Pimpinan rombongan DPRD Pangkep, Ikhsan Baharuddin, menyebut bahwa formula yang diterapkan Pemkab Takalar sangat relevan untuk dibawa pulang ke Pangkep.
"Pangkep dan Takalar ini bagai saudara kembar secara geografis. Kita sama-sama punya gugusan pulau indah di Selat Makassar. Kami datang untuk mengulik bagaimana Takalar mengemas Tanakeke dan Sanrobengi hingga memberi dampak nyata pada PAD," ujar Ikhsan saat ditemui di sela-sela kunjungan.
Menurut Ikhsan, kunci utama kemajuan pariwisata bahari Takalar terletak pada sinergi tiga hal: kepastian aturan hukum, transparansi tata kelola keuangan, serta keterlibatan aktif warga lokal dalam mengelola objek wisata.
Takalar berhasil mengintegrasikan konsep ekowisata—seperti kawasan konservasi dan pelepasan burung di Pulau Sanrobengi—dengan promosi digital yang gencar. Hasilnya, pariwisata berputar, ekonomi warga tumbuh, dan retribusi daerah mengalir lancar.
"Pembelajaran dari Takalar ini tidak akan berhenti di atas kertas. Kita jadikan bahan evaluasi penting untuk merumuskan kebijakan baru di Pangkep. Potensi kepulauan kita sangat besar, tinggal bagaimana kita merajut regulasinya," tegas legislator NasDem tersebut.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi titik balik bagi Pangkep dalam menata ulang tata kelola pariwisata kepulauan, sehingga tak cuma menjadi kebanggaan visual, tetapi juga memberi nilai tambah konkret bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat pulau. (*)
