WALI Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menumpahkan kekecewaannya terkait lambatnya transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Langkah pemanfaatan teknologi yang digadang-gadang mampu menekan kebocoran anggaran dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu dinilai masih berjalan di tempat akibat minimnya kepedulian antar-instansi.
Sentilan tersebut dilayangkan Neni saat memimpin High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Bontang di Pendopo Rumah Jabatan, Kamis (23/7/2026).
Ia membeberkan fakta miris: dari puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, baru dua yang tercatat aktif menjalankan sistem pembayaran nontunai.
Neni menegaskan, digitalisasi tata kelola pemerintahan tidak boleh sekadar berhenti di atas kertas atau menjadi gugur kewajiban administratif semata.
"Transaksi digital harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya sekadar administrasi," tegas Neni di hadapan para pejabat jajaran Pemkot Bontang.
Ia menekankan bahwa evaluasi kinerja pada semester pertama tahun ini harus menjadi cermin besar bagi seluruh instansi. Ego sektoral yang selama ini menyumbat koordinasi diminta untuk segera dibuang jauh-jauh demi percepatan pelayanan publik.
"Kita harus bergandengan tangan, saling berbagi inovasi, dan bersama-sama memajukan pelayanan publik yang berkualitas," tambahnya.
Bukan tanpa alasan Neni begitu gencar mendorong transparansi berbasis sistem elektronik ini. Menurutnya, percepatan pembayaran digital lewat fasilitas seperti QRIS maupun EDC terbukti ampuh menutup celah-celah kebocoran penerimaan daerah yang selama ini rawan terjadi pada transaksi manual.
Selain mengamankan kas daerah, kemudahan ini memberi kenyamanan penuh bagi warga Bontang yang kini bisa membayar kewajiban retribusi atau pajak kapan saja dan dari mana saja.
"Digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Dunia kini dalam genggaman," tuturnya.
Meski demikian, Neni menyadari penyediaan infrastruktur teknologi tidak akan berdampak banyak tanpa komitmen kuat dari SDM di dalamnya. Keberhasilan sistem baru ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk kolaborasi rapat bersama Bank Indonesia dan Bank Kaltimtara.
Dalam kesempatan tersebut, Neni memberikan apresiasi khusus kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dinilainya terus berikhtiar melahirkan inovasi pelayanan, meski diakuinya belum sepenuhnya maksimal.
Ia optimistis, jika seluruh OPD mau bergerak serempak, Bontang mampu menjelma menjadi salah satu kota terdepan di Kalimantan Timur dalam hal tata kelola pemerintahan berbasis digital.
"Melalui digitalisasi, kami harap dapat memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan kepatuhan masyarakat, mempercepat pelayanan, serta menciptakan efisiensi penerimaan daerah," tegas Neni. (*)
