ADA segar dari Kantor Pemkab Kutai Timur (Kutim). Bagi para ASN—baik PNS maupun PPPK—siap-siap tersenyum kembali. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka digodok bakal naik.
Kabar baik ini disampaikan langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi. Pengajuannya sedang diproses dan diformulasikan secara matang.
"Kajian kenaikan TPP sudah dalam proses pengajuan. Kita mencoba memformulasikan kembali untuk kita naikkan," ujar Rizali usai pelantikan pejabat fungsional di Kantor BKPSDM Kutim, Jumat 4 September 2026.
Rizali blak-blakan. Angka kenaikannya memang belum tentu bisa kembali persis seperti TPP 2024 lalu. Tapi, ia menjamin penambahannya cukup signifikan dibanding tahun ini.
Kenapa TPP sempat dipangkas?
Bukan tanpa alasan. Pemkab harus patuh aturan keuangan negara. Sesuai regulasi, belanja operasional pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari APBD. Kalau nekat dilanggar, potensi jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat besar.
Namun, efek pangkas TPP ternyata tidak main-main. Penurunan pendapatan ASN berbuntut panjang pada lesunya ekonomi lokal.
Ibarat efek domino, daya beli ASN yang drop bikin warung-warung sepi.
Sebab, ASN Kutim itu jumlahnya banyak dan tersebar sampai ke pelosok desa. Ada guru, perawat, hingga staf dinas. Mereka adalah motor penggerak ekonomi daerah.
"Hasil pengamatan kita, penurunan belanja ASN berpengaruh langsung pada sektor UMKM, usaha kuliner, warung, dan rumah makan di masyarakat," ungkap Rizali.
Begitu TPP dipangkas, konsumsi mereka tertahan. Yang kena dampaknya ya penjual nasi kuning, pemilik warung makan, hingga pedagang kecil di pasar.
Sederhana rumusnya: kalau kantong ASN tebal, belanja mereka kencang. Yang kecipratan rezeki adalah para pelaku usaha kecil di sekeliling mereka.
Demi menutup kebutuhan anggaran TPP baru ini, Pemkab Kutim tidak mau cuma berpangku tangan pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bakal terus digenjot.
Ujung-ujungnya, ada harapan besar di balik kebijakan ini.
"Prinsipnya, jika ASN sejahtera, perputaran ekonomi di daerah juga ikut meningkat. Kita berharap kinerja pelayanan masyarakat juga makin naik," pungkasi Rizali. (*)
