HIDUP di tengah lautan bukan perkara mudah. Bagi warga di Pulau Makarangan dan Pulau Langkoteang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, laut adalah rumah sekaligus tantangan terbesar saban hari.
Keterbatasan akses transportasi laut kerap membuat urusan sederhana—mulai dari membeli kebutuhan pokok, membawa warga sakit ke rumah sakit, hingga mengantar anak bersekolah—berubah menjadi perjuangan berat yang bertaruh waktu dan nyawa.
Menjawab jeritan sunyi warga kepulauan terluar tersebut, langkah nyata mulai diayunkan. Wakil Ketua DPRD Pangkep, Andi Ilham Zainuddin, mendatangi Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Gambir, Jakarta Pusat.
Kedatangannya mendesak pemerintah pusat membuka rute baru kapal perintis yang singgah langsung di Pulau Makarangan dan Pulau Langkoteang.
Bagi masyarakat pesisir, kehadiran kapal perintis bukan sekadar soal armada kapal yang bersandar di dermaga. Kapal ini merupakan urat nadi kehidupan yang menyambung napas perekonomian dan pelayanan dasar warga.
"Penambahan rute kapal perintis ini adalah kebutuhan mendesak masyarakat kepulauan. Kami ingin memastikan warga Pulau Makarangan dan Pulau Langkoteang mendapatkan akses transportasi laut yang lebih mudah, aman, dan berkelanjutan," tegas Andi Ilham.
Selama ini, keterbatasan armada laut membuat biaya logistik membengkak dan distribusi hasil perikanan warga kerap terhambat. Ketika ombak tinggi menerjang, pulau-pulau terpencil ini tak jarang terisolasi dari daratan utama.
Jika rute baru ini terealisasi, dampaknya dipastikan langsung terasa di akar rumput. Kelancaran pasokan bahan pokok akan menjaga harga tetap stabil. Sementara para nelayan dapat menjual hasil tangkapannya dengan harga yang lebih adil tanpa terkendala keterlambatan pengiriman.
Lebih dari itu, hadirnya akses pelayaran yang teratur akan membuka keterisolasian fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak di pulau terluar.
"Ini bukan sekadar menambah jalur pelayaran di atas peta, tetapi membuka jalan kehidupan yang lebih luas. Kita ingin pelayanan publik, ekonomi, dan kesejahteraan warga pulau terluar merata," tambah Andi Ilham. (*)
