MALAM di wilayah kepulauan terluar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sering kali datang bersama sunyi dan gulita. Di saat masyarakat daratan dengan mudah menyalakan sakelar, warga di pesisir terluar masih harus berdamai dengan keterbatasan daya listrik.
Kondisi inilah yang mendorong Ketua Komisi I DPRD Pangkep, Budiamin, terbang langsung ke Jakarta. Ia mendatangi kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, demi menagih pemerataan energi bagi warganya.
"Pulau-pulau terluar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Pangkep. Karena itu, masyarakat di sana berhak memperoleh akses listrik yang layak," ujar Budiamin usai konsultasi di Kementerian ESDM.
Bagi daerah kepulauan dengan topografi ekstrem, menyambungkan kabel dari daratan jelas mustahil. Solusi paling realistis dan ramah lingkungan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Budiamin mendorong Kementerian ESDM mengucurkan program PLTS—baik secara komunal untuk fasilitas umum maupun individual per rumah tangga. Menurutnya, listrik bukan lagi sekadar soal penerangan saat malam tiba.
Listrik adalah penggerak ekonomi nelayan untuk menjaga kualitas tangkapan es, penopang Puskesmas pembantu saat darurat medik malam hari, hingga penerang jalan anak-anak pulau dalam menuntut ilmu.
Langkah politisi asal Pangkep ini tergolong strategis. Sebagai sesama kader Partai Golkar, Budiamin memanfaatkan momentum kedekatan politik dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengetuk pintu kebijakan pusat secara lebih responsif.
Ia menilai, tantangan geografis kepulauan Pangkep memerlukan perhatian istimewa yang tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan biasa.
DPRD Pangkep berjanji tidak akan melepas isu ini begitu saja di meja diskusi. Pengawalan akan terus dilakukan sampai panel-panel surya benar-benar terpasang di atap rumah warga pulau terluar.
"Kami akan kawal proses ini sampai masyarakat di pulau-pulau terluar benar-benar merasakan pelayanan kelistrikan yang setara dengan masyarakat di daratan. Pemerataan pembangunan harus dirasakan seluruh warga tanpa terkecuali," tegasnya. (*)
