DI SAAT Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti seluruh instansi pemerintah agar mengencangkan sabuk pengaman anggaran, sinyal berbeda justru datang dari Kutai Timur (Kutim). Pemerintah Kabupaten Kutim malah memperpanjang deretan daftar bimbingan teknis (Bimtek) pada tahun anggaran 2026.
Tak tanggung-tanggung, dana sebesar Rp19 miliar disiapkan dari kas daerah hanya untuk membiayai 90 paket kegiatan Bimtek. Angka ini melonjak tajam dibanding tahun 2025—saat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran baru saja diterbitkan.
Keputusan menggenjot agenda perjalanan dan pelatihan ini memicu tanya. Pasalnya, Presiden Prabowo lewat Inpres tersebut secara spesifik menyasar kegiatan seremonial, sosialisasi, hingga Bimtek sebagai pos utama yang wajib dipangkas demi menghemat uang rakyat.
Ditemui di Sangatta Senin (27/7/2026), Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman meluruskan polemik penambahan alokasi anggaran tersebut. Menurutnya, publik tak boleh memandang Bimtek sekadar pemborosan.
Ardiansyah mengklaim peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan daerah tetap menjadi prioritas yang tak bisa ditawar.
"Bimtek itu memang dibutuhkan. Poinnya untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kualitas SDM. Jadi bukan berarti Bimtek itu tidak boleh," kata Ardiansyah.
Bagi Pemkab Kutim, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara maupun organisasi kemasyarakatan hingga tingkat kecamatan menyangkut mutu pelayanan publik. Ardiansyah mencontohkan pelatihan teknis bagi pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di kecamatan yang membutuhkan pembekalan agar program di lapangan berjalan presisi.
Meski pasang badan membela agendanya, Ardiansyah mengakui ada praktik-praktik pelaksanaan Bimtek di masa lalu yang tak masuk akal dan terkesan sekadar menguras anggaran.
Ia secara terbuka menyindir pola penyelewengan halus yang sering terjadi dalam hajatan pelatihan pejabat daerah.
"Yang sering saya sampaikan, kalau Bimtek panitianya 50 orang tapi pesertanya cuma 10 orang, nah itu yang keliru. Tapi kalau panitianya 5 orang dan pesertanya 50 orang, serta materi yang diberikan benar-benar teknis, silakan. Itu baru betul," tegasnya.
Ardiansyah berjanji akan mengawal agar 90 paket Bimtek senilai belasan miliar tersebut dijalankan secara akuntabel, transparan, serta mengikis habis praktik panitia "gemuk" yang minim faedah.
"Efisiensi itu tidak masalah, jika hal-hal yang penting tetap kita lakukan," tutup Ardiansyah. (*)
