SEBANYAK 1.700 kepala keluarga (KK) di Kutai Timur (Kutim) hingga kini belum memiliki jamban sehat. Pemkab Kutim menargetkan mereka bisa memperoleh fasilitas septic tank lengkap sebelum 2030.
Target tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena sanitasi yang buruk masih menjadi salah satu penyebab tingginya risiko gangguan kesehatan, termasuk stunting pada anak.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak lebih cepat agar persoalan infrastruktur dasar tidak terus berlarut.
Menurutnya, pembangunan fasilitas sanitasi tidak boleh dipandang sebagai proyek fisik semata, melainkan investasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Mengenai 1.700 kepala keluarga yang belum memiliki fasilitas jamban sehat, saya minta ini bisa diselesaikan sebelum tahun 2030. Dinas Perkim dan Dinas PU harus bergerak cepat membangun fasilitas septic tank dan bilik sanitasi yang memadai," tegas Mahyunadi di Sangatta, Jumat (24/7/2026).
153 Posyandu Masih Menumpang
Selain persoalan sanitasi, Mahyunadi juga menyoroti kondisi pelayanan kesehatan dasar di Kutim.
Dari total 319 posyandu, sebanyak 153 unit masih beroperasi dengan status menumpang sehingga dinilai belum mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Karena itu, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum mengalokasikan pembangunan 50 gedung posyandu baru. Pemerintah daerah juga membuka peluang keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar pembangunan dapat dipercepat.
Arahan tersebut langsung ditindaklanjuti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutim.
Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim Kutim, M Noor, memastikan pihaknya siap merealisasikan pembangunan fasilitas sanitasi secara bertahap melalui penyusunan perencanaan teknis dan penganggaran.
"Kami siap merealisasikan pembangunan 1.700 septic tank beserta fasilitas biliknya. Kami akan menyusun perencanaan teknis serta penganggarannya secara cermat agar penuntasan sanitasi masyarakat ini bisa tercapai sesuai target," ujarnya.
Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan di setiap wilayah agar pelaksanaannya berjalan efektif.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kutim, Irma Aryani, mengatakan keberhasilan program sanitasi membutuhkan koordinasi yang kuat antarperangkat daerah.
Saat ini sekira 87 persen desa di Kutim telah memenuhi standar sanitasi layak. Namun masih ada sekitar 13 persen kepala keluarga yang belum memiliki septic tank, terutama di sejumlah kawasan pesisir, termasuk Pulau Miang.
Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan pembangunan sekitar 500 unit sebagai langkah percepatan.
Irma optimistis target cakupan sanitasi layak sebesar 97 persen dapat tercapai apabila pembangunan berjalan sesuai rencana.
"Dengan komitmen pembangunan dari Dinas Perkim, kami optimistis target cakupan sanitasi layak sebesar 97 persen di Kutai Timur dapat rampung sepenuhnya," pungkasnya. (*)
