PEMANDANGAN ular kendaraan di depan SPBU kawasan Bontang kembali jadi santapan sehari-hari warga. Tangki kosong, waktu terbuang, dan keputusasaan pembeli yang tak kunjung dapat kejelasan BBM subsidi seolah tak pernah usai.
Padahal secara hitungan di atas kertas, jatah pasokan minyak untuk kota ini tergolong melimpah. Lantas, ke mana mengalirnya sisa jatah subsidi tersebut?
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, membuka suara mengenai dinamika yang terjadi di lapangan. Pihaknya mengaku tak tinggal diam dan sudah beberapa kali duduk bersama Pertamina untuk membedah misteri antrean yang mengular ini.
"Saya tanyakan langsung ke Pertamina, apakah kuota BBM subsidi untuk Bontang cukup jika dibandingkan jumlah kendaraan? Jawabannya cukup, bahkan lebih dari cukup," ujar Agus Haris, Selasa (28/7/2026).
Usut punya usut, posisi geografis Bontang yang diapit dua kawasan industri besar menjadi pisau bermata dua. Berada di jalur perlintasan utama, kota ini saban hari diserbu kendaraan berpelat luar daerah yang menumpang isi bahan bakar.
Mobil dan truk dari luar wilayah menyerap jatah BBM subsidi yang sejatinya dihitung khusus untuk populasi kendaraan warga lokal. Efek domino pun tak terhindarkan: stok yang mestinya melimpah mendadak ludes sebelum petang.
Pemerintah tak bisa serta-merta menutup pintu bagi kendaraan luar daerah. Langkah membatasi secara sepihak rentan memicu persoalan baru di jalur logistik antarkota.
Sebagai jurus jangka panjang, Pemkot Bontang menilai penambahan SPBU baru menjadi kebutuhan mendesak. Dua unit SPBU tambahan diyakini sanggup memecah konsentrasi antrean sekaligus menambah alokasi kuota resmi dari pusat.
Namun, merealisasikannya butuh modal yang tak sedikit. Satu unit SPBU menuntut investasi sekitar Rp10 miliar hingga Rp15 miliar—angka yang terlampau berat jika dibebankan pada APBD.
"Keterbatasan anggaran membuat pemerintah tak mungkin membangun sendiri. Karena itu, kami undang investor swasta. Kami garansi proses perizinannya dipemudah dan dipercepat," tegas Agus.
Sembari menunggu investor melirik, pengawasan ketat di tingkat pengisian menjadi benteng terakhir. Sistem barcode harus dijalankan tanpa kompromi untuk menekan praktik "akal-akalan" oknum tak bertanggung jawab.
Bagi kendaraan yang mendapat jatah 40 liter per hari, angka itu adalah batas mutlak. Penggunaan kartu barcode milik orang lain hingga penyalahgunaan alokasi bakal disapu bersih.
Langkah tegas ini tak cuma gertak sambal. Pemkot Bontang segera menggandeng aparat kepolisian untuk menggelar razia mendadak dan menindak pihak-pihak yang bermain di balik kelangkaan BBM subsidi. (*)
