DOMPET warga Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) tampaknya harus sedikit diperketat pada pertengahan tahun ini. Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan harga tiket pesawat yang masih tinggi sukses mengerek naik Indeks Harga Konsumen (IHK) di kedua wilayah tersebut sepanjang Juni 2026.
Berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Kota Minyak mencatatkan inflasi sebesar 0,86% secara bulanan (month to month/mtm). Sementara itu, tetangganya, Kabupaten PPU, mengalami inflasi yang sedikit lebih kalem di angka 0,39% mtm.
Melambungnya angka inflasi ini tidak lepas dari kebijakan Pertamina yang menaikkan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.650 per liter sejak 10 Juni lalu. Kenaikan drastis dari harga sebelumnya yang berada di angka Rp12.600 langsung memukul sektor transportasi lokal.
Bukan cuma di darat, jalur udara juga menyumbang andil besar. Tingginya harga avtur global memaksa maskapai menerapkan fuel surcharge hingga 50% dari tarif batas atas, membuat tiket penerbangan domestik kian menguras kantong.
"Kenaikan harga di kedua daerah tersebut terutama dipicu oleh kelompok transportasi seiring penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan dampak lanjutan kenaikan fuel surcharge penerbangan," ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, dalam keterangan resminya.
Tekanan ternyata tidak berhenti di SPBU dan bandara. Cuaca buruk di daerah sentra produksi seperti Jawa dan Sulawesi membuat pasokan pangan ke Kalimantan Timur tersendat. Akibatnya, biaya logistik yang mahal berimbas langsung pada harga komoditas meja makan.
Di Balikpapan, bensin dan angkutan udara berkejaran dengan bawang merah, jagung manis, serta beras sebagai lima komoditas utama penyumbang inflasi. Pola yang hampir mirip juga terjadi di PPU, di mana minyak goreng dan cabai rawit ikut mendongkrak pengeluaran warga.
Untungnya, laju inflasi ini masih tertahan oleh penurunan harga di sektor lain. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga justru mengalami deflasi sebesar 0,18% mtm di Balikpapan, dibantu oleh melimpahnya panen semangka dan tomat di beberapa wilayah.
Meski ada tren kenaikan, Robi menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik berlebihan. Secara tahunan, inflasi Balikpapan berada di angka 2,80% (year on year/yoy) dan PPU sebesar 2,96% yoy.
Angka ini nyatanya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang menyentuh 3,34% yoy, maupun inflasi gabungan empat kota di Kalimantan Timur yang berada di angka 3,20% yoy. Artinya, daya beli masyarakat di kedua wilayah ini dinilai masih dalam koridor yang aman dan terkendali.
Kendati posisi saat ini aman, Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) enggan jemawa. Mereka sudah memasang kuda-kuda menghadapi kuartal III/2026 yang dibayangi oleh potensi musim kemarau ekstrem akibat dampak El Nino.
Jika pertanian di Pulau Jawa terganggu, pasokan pangan ke Kaltim dipastikan bakal terancam. Menyadari risiko tersebut, BI dan pemerintah daerah bergerak cepat sepanjang Juni lalu dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak sembilan kali di Balikpapan, serta membagikan bibit cabai gratis kepada kader PKK di PPU demi menggalakkan urban farming.
Kerja sama antar-daerah juga diperluas, salah satunya dengan menjajaki pasokan pangan strategis dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Melalui roadmap pengendalian inflasi daerah 2025–2027, BI optimistis gejolak harga pangan ke depan bisa diredam lebih dini sebelum sempat mencekik kantong warga. (*)
