SEKTOR pariwisata mulai memberi kejutan bagi keuangan Kota Bontang. Baru berjalan lima bulan, PAD pariwisata Bontang sudah mencapai Rp276 juta atau sekira 168 persen dari target yang dipatok pemerintah sepanjang tahun ini.
Capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa wisata tak lagi sekadar pelengkap pembangunan. Perlahan, sektor ini mulai menjelma sebagai sumber pendapatan daerah yang menjanjikan, seiring pembenahan pengelolaan destinasi dan sistem retribusi.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporapar Ekraf) Bontang, Eko Mashudi, mengatakan target PAD pada tahun pertama hanya sebesar Rp163 juta. Namun realisasinya telah melampaui ekspektasi.
"Target awal kami di tahun pertama hanya Rp163 juta. Tapi realisasinya sudah melampaui hingga sekitar 168 persen. Ini tentu sangat menggembirakan," ujar Eko, Kamis (16/7/2026).
Menurut Eko, lonjakan tersebut bukan terjadi begitu saja. Pemerintah mulai mengoptimalkan potensi wisata yang selama ini belum dikelola maksimal, termasuk menerapkan sistem retribusi yang lebih tertata.
Sebelumnya, sektor pariwisata belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD karena belum ada mekanisme penarikan retribusi yang berjalan secara terstruktur.
"Baru tahun ini kita mulai memaksimalkan. Jadi ini seperti membuka keran baru bagi pendapatan daerah," katanya.
Bontang Kuala Jadi Penyumbang PAD Terbesar
Sejumlah destinasi wisata kini menjadi penyokong utama pendapatan daerah. Kawasan wisata Bontang Kuala masih berada di posisi teratas sebagai penyumbang terbesar.
Selain itu, PAD juga berasal dari Edupark Mangrove Berbas Pantai, Kampung Terapung Melahing, kawasan Tihi-Tihi yang memiliki fasilitas guest house, hingga pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah.
"Penyumbang PAD paling besar itu sampai saat ini memang masih wisata Bontang Kuala. Kalau yang lain ada, tapi tidak banyak," ungkap Eko.
Pulau Beras Basah Masih Menyimpan Potensi Besar
Di balik capaian tersebut, masih ada potensi yang belum tergarap optimal. Pulau Beras Basah, yang selama ini menjadi ikon wisata Kota Bontang, justru belum memberikan kontribusi terhadap PAD.
Bukan karena minim pengunjung, melainkan masih adanya proses penyusunan mekanisme, regulasi, dan kepastian legalitas agar penarikan retribusi bisa dilakukan sesuai aturan.
"Pulau Beras Basah punya potensi paling besar. Tapi kita belum bisa menarik PAD di sana. Karena masih perlu memastikan mekanisme, aturan, dan legalitasnya," jelasnya.
Disporapar Ekraf juga mulai melibatkan pelaku wisata, seperti pemandu wisata dan penyedia jasa open trip. Pemerintah ingin aktivitas yang memanfaatkan fasilitas publik ikut memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Menurut Eko, komunikasi dengan para pelaku usaha berjalan positif. Mereka pada prinsipnya tidak keberatan, meski masih diperlukan pembahasan teknis mengenai mekanisme penerapannya.
Ke depan, pemerintah optimistis tren positif sektor pariwisata akan terus berlanjut. Potensi wisata yang masih terbuka lebar diyakini mampu memperbesar PAD sekaligus menciptakan lapangan kerja, menggerakkan usaha lokal, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat Bontang. (*)
