BALIKPAPAN – Gelombang pembatalan acara pemerintah di Kalimantan Timur (Kaltim) sejak Februari 2025 mulai menghantam sektor perhotelan. Kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 menyebabkan pembatasan perjalanan dinas dan revisi anggaran, berdampak langsung pada turunnya tingkat hunian hotel di wilayah tersebut.
Beleid tersebut menciptakan efek domino terhadap perekonomian daerah, terutama di Kota Balikpapan yang selama ini menjadi pusat kegiatan meetings, incentives, conferences, and exhibitions (MICE). Pengusaha hotel kini berjibaku mencari strategi agar bisnis tetap berjalan di tengah gelombang pembatalan acara.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim, Sahmal Ruhip, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah seharusnya mempertimbangkan efek jangka panjang bagi pelaku usaha.
“Kebijakan ini harus kita patuhi, tapi dari sisi pengusaha jelas merugikan. Harapannya, ada kompensasi seperti penurunan pajak hotel dari 10% menjadi 7% atau 5%,” ujar Sahmal menukil, Bisnis, Jumat (14/3/2025).
Berdasarkan data PHRI Kaltim, tingkat hunian hotel pada Februari 2025 hanya berada di angka 30,35%, turun drastis dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini memaksa pelaku usaha hotel mencari ceruk pendapatan lain di luar kegiatan pemerintah.
“General Manager hotel sekarang dituntut lebih kreatif. Kami mengadakan event olahraga, budaya, hingga promosi besar-besaran untuk menarik pengunjung,” tambah Sahmal.
Strategi diskon hingga 20% untuk acara buka puasa, wisuda, hingga pernikahan diterapkan guna menarik pemesanan. Sistem pembayaran di muka diandalkan untuk menjamin kepastian transaksi. Meskipun margin keuntungan menjadi sangat tipis, langkah ini diambil agar hotel tetap beroperasi dan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Pandemi Covid-19 saja bisa kita lewati, kami yakin dengan dukungan kebijakan pemerintah, industri ini bisa bertahan,” tuturnya optimis.
Namun, kekhawatiran muncul akibat kebijakan tegas dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang memutuskan untuk meniadakan rapat di hotel dan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 70% sebagai bentuk efisiensi.
Meski demikian, Sahmal berharap gubernur Kaltim yang baru memiliki perspektif sebagai pelaku bisnis dan mendukung keberlangsungan industri perhotelan. “Kami yakin beliau memahami pentingnya menjaga roda ekonomi daerah, termasuk di sektor perhotelan,” pungkasnya.
PHRI Kaltim menegaskan bahwa kepastian kebijakan dari pemerintah daerah sangat dinantikan agar sektor perhotelan dapat bertahan di tengah tekanan efisiensi anggaran. Harapannya, langkah-langkah konkret dari pemerintah bisa mencegah terjadinya gelombang PHK di Kalimantan Timur, seperti yang terjadi di beberapa provinsi lain. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
