Gubernur Kaltim Berencana Bikin Retret Pimpinan OPD, Tekan Anggaran Perjalanan Dinas 70 Persen

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berencana menggelar retret (kegiatan evaluasi dan perencanaan intensif) bagi seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) usai Idulfitri.

Langkah ini bertujuan meningkatkan efektivitas kerja, sinkronisasi program, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang solid dan responsif. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyatakan retret akan dilaksanakan di wilayah Kalimantan Timur, meski waktu dan lokasi spesifik masih dalam finalisasi.

“Targetnya setelah Lebaran. Saat ini kami sedang menyusun detail pelaksanaannya,” ujarnya belum lama ini.

Menurut Gubernur Rudy, retret menjadi momentum untuk memastikan seluruh OPD memahami arah kebijakan pembangunan provinsi dan berkontribusi optimal bagi kemajuan Kaltim. Sinergi antar-OPD dinilai krusial, terutama dalam mendukung program prioritas seperti ‘Gratispol’ yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hilirisasi industri, dan digitalisasi.

“Gratispol berakar pada semangat Asta Cita Presiden Prabowo. Kami ingin program ini menjadi lokomotif perubahan, tetapi harus didukung kolaborasi kuat antar-dinas,” tegas Rudy.

Gubernur Kaltim menegaskan, efisiensi anggaran menjadi prioritas. Pemprov Kaltim akan memangkas habis anggaran rapat di hotel serta mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50-70%.

“Tidak ada lagi rapat di hotel. Semua kegiatan akan dipusatkan di kantor Pemprov. Untuk perjalanan dinas, kami potong minimal 50%, bahkan bisa mencapai 70% jika memungkinkan,” jelasnya.

Kebijakan penghematan ini, menurut Rudy, tidak mengorbankan kualitas pelayanan, melainkan mengoptimalkan penggunaan fasilitas pemerintah dan meminimalisasi pemborosan.

Terkait kekosongan jabatan Pelaksana Tugas (PLT) di sejumlah dinas, Rudy menegaskan komitmen Pemprov Kaltim menerapkan sistem merit (penempatan berbasis kompetensi). Proses profiling dan seleksi akan dilakukan oleh tim panel independen untuk memastikan transparansi.

Tim panel seleksi akan dibentuk segera untuk mengisi posisi strategis dan memperkuat struktur OPD. “Prinsip the right man, the right job, and the right place harus jadi pedoman. Penempatan pegawai harus sesuai kompetensi, bukan pertimbangan nonteknis,” tegasnya. (*)

Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami