DI TENGAH geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pertumbuhan industri di Kalimantan Timur (Kaltim), masih ada puluhan desa di pedalaman yang hidup tanpa akses listrik memadai. Pemprov Kaltim mencatat, hingga kini masih tersisa 72 desa yang belum menikmati layanan listrik penuh.
Kondisi itu menjadi perhatian Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Ia menegaskan percepatan program desa berlistrik menjadi prioritas pemerintah daerah agar kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedalaman tidak semakin lebar.
“Kita tidak ingin ada lagi warga terhambat produktivitasnya. Juga anak-anak di pedalaman yang kesulitan belajar karena tidak ada listrik,” kata Rudy Mas’ud di Pendopo Odah Etam, pekan lalu.
Dalam satu tahun terakhir, Pemprov Kaltim bersama PT PLN menambah akses listrik di 38 desa dan kampung. Penambahan itu menurunkan jumlah desa yang sebelumnya masuk kategori belum teraliri listrik dari 110 desa menjadi 72 desa.
Persoalan elektrifikasi di Kaltim selama ini tidak hanya terkait ketersediaan daya, tetapi juga bentang geografis. Banyak permukiman berada jauh dari jaringan transmisi utama, tersebar di kawasan hutan, pesisir, hingga wilayah perbatasan yang sulit dijangkau.
Karena itu, pemerintah mulai mengandalkan skema nonkonvensional melalui Program Pra PLN berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Program tersebut dikembangkan melalui Dinas ESDM Kaltim untuk menjangkau kawasan 3T—terdepan, terpencil, dan tertinggal—yang belum memungkinkan tersambung jaringan PLN.
“Percepatan ini prioritas agar keadilan energi dirasakan merata dari kota hingga ke wilayah terluar,” ujar Rudy.
Pemprov Kaltim juga mengembangkan PLTS Apdal atau alat penyalur daya listrik, yakni sistem listrik tenaga surya mandiri untuk desa-desa terpencil. Selain dianggap lebih realistis untuk wilayah sulit dijangkau, model ini dinilai lebih cepat diterapkan dibanding menunggu pembangunan jaringan transmisi permanen.
Di banyak desa pedalaman, kehadiran listrik bukan hanya soal penerangan malam hari. Akses energi turut memengaruhi aktivitas ekonomi warga, layanan kesehatan, hingga proses belajar anak-anak yang selama ini masih bergantung pada genset atau lampu seadanya.
Pemprov Kaltim menargetkan rasio desa berlistrik mencapai 100 persen pada 2027. Tantangannya bukan kecil: selain faktor geografis, kebutuhan investasi dan distribusi infrastruktur energi di wilayah terpencil masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah. [RE]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
