DIREKTUR Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengungkap salah satu persoalan yang masih banyak terjadi di daerah: aparatur sipil negara (ASN) takut membelanjakan anggaran karena khawatir tersangkut persoalan hukum.
Pernyataan itu disampaikan Fatoni saat memberikan pemaparan pengelolaan keuangan daerah kepada jajaran Pemerintah Kota Samarinda dalam forum diskusi di Kantor Bapperida Samarinda, Kamis (7/5/2026).
Menurut Fatoni, ketakutan ASN terhadap aparat penegak hukum menjadi salah satu penyebab realisasi APBD di sejumlah daerah berjalan lambat. Kondisi itu berdampak langsung pada tersendatnya program pembangunan dan perputaran ekonomi daerah.
Selain faktor tersebut, Kemendagri juga mencatat kendala lain seperti keterlambatan pengesahan APBD, lambatnya proses lelang, hingga keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa.
Fatoni menegaskan pemerintah pusat saat ini justru mendorong percepatan belanja daerah agar anggaran lebih cepat dirasakan masyarakat. Sebab, APBD dinilai memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Efisiensi anggaran bukan hanya penghematan, tetapi bagaimana belanja diarahkan ke sektor produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah pusat kini menerapkan kebijakan efisiensi dengan memangkas perjalanan dinas hingga 50 persen, membatasi kegiatan seremonial, honorarium, dan belanja pendukung lainnya. Anggaran diarahkan lebih fokus ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian inflasi, stunting, ketahanan pangan, dan energi.
Untuk mengurangi ketakutan ASN dalam proses pengadaan, Kemendagri mendorong pendampingan bersama aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah daerah juga diminta mempercepat pengadaan dini serta memaksimalkan penggunaan e-katalog agar proses belanja lebih transparan.
Fatoni menilai perubahan pola kerja birokrasi menjadi penting agar anggaran tidak hanya terserap di akhir tahun, tetapi benar-benar mampu mendorong aktivitas ekonomi dan pelayanan publik sejak awal tahun berjalan. [RE]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
