WALI KOTA Bontang, Neni Moerniaeni, menemukan persoalan krusial dalam penyaluran bantuan sosial saat kunjungan kerja ke Kelurahan Tanjung Laut Indah, Senin (4/5/2026). Data warga dinilai belum sepenuhnya akurat, berpotensi membuat bantuan tidak tepat sasaran.
Temuan itu mencuat dalam diskusi bersama lurah, ketua RT, serta aparat keamanan setempat. Neni menyoroti masih adanya warga yang kehilangan pekerjaan atau tinggal di rumah sewa, namun belum seluruhnya masuk dalam basis data penerima bantuan.
Ia kemudian menginstruksikan ketua RT untuk memperbarui pendataan secara detail di tingkat lingkungan. Langkah ini dinilai menjadi kunci agar intervensi pemerintah benar-benar menjangkau kelompok rentan.
“Saya minta seluruh Ketua RT mencatat detail setiap permasalahan sosial di lingkungannya. Pastikan bantuan menjangkau mereka yang membutuhkan,” ujar Neni.
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemkot Bontang sebesar Rp300 ribu per bulan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk perlindungan BPJS, disebut sangat bergantung pada validitas data di lapangan.
Masalah ketepatan data bantuan sosial bukan hal baru. Di berbagai daerah, ketidaksesuaian data kerap menjadi penyebab utama bantuan tidak tepat sasaran—baik warga layak yang terlewat maupun yang tidak berhak justru menerima.
Pemkot Bontang menargetkan pembaruan data dilakukan berjenjang mulai dari RT hingga kelurahan, agar program perlindungan sosial berjalan lebih presisi.
Langkah ini menurut Neni diharapkan dapat menutup celah kesalahan distribusi bantuan yang selama ini masih terjadi di tingkat akar rumput. [DIAS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
