KESENJANGAN antara kebutuhan dan anggaran program rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bontang terlihat jelas saat Wali Kota Neni Moerniaeni melakukan inspeksi mendadak di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Senin (4/5/2026). Dari 152 rumah yang diusulkan, pemerintah kota tahun ini hanya mampu membangun 10 unit.
Dalam sidak tersebut, Neni meninjau tiga rumah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2025, yakni milik Kajab di RT 29 serta Noor Saibah dan Saparli di RT 18. Setiap unit mendapat bantuan Rp50 juta dari APBD Bontang.
Neni menyebut program RTLH tetap berjalan pada 2026, namun kapasitasnya terbatas. Total anggaran yang tersedia hanya Rp500 juta atau setara 10 unit rumah.
“Kami akan mengusulkan penambahan di APBD Perubahan 2026,” ujarnya.
Di tingkat kelurahan, kebutuhan jauh melampaui kemampuan anggaran. Lurah Tanjung Laut Indah, Elis Biantoro, mengatakan pihaknya telah mengusulkan 152 rumah dari 33 RT. Namun, hingga kini baru 16 unit yang dipastikan mendapat bantuan dari pemerintah pusat.
Ketimpangan ini menunjukkan bahwa program perbaikan rumah masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Pemerintah kota pun mencoba menutup celah tersebut dengan mengajukan sekitar 300 unit ke pemerintah pusat dan 80 unit ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Meski demikian, skema bantuan dari luar daerah memiliki nilai lebih kecil, sekitar Rp20 juta per unit. Bantuan ini difokuskan pada perbaikan dasar rumah melalui program “Aladin” yang mencakup atap, lantai, dan dinding.
Di balik keterbatasan itu, dampak program tetap dirasakan warga. Noor Saibah, salah satu penerima bantuan, menyebut kondisi rumahnya kini lebih layak setelah diperbaiki secara swadaya bersama keluarga.
“Saya senang sekali. Sekarang rumah lebih nyaman dan aman untuk ditempati,” katanya.
Program RTLH selama ini menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup warga. Namun, dengan kebutuhan yang terus bertambah, realisasi program masih belum sebanding dengan jumlah rumah yang memerlukan perbaikan.
Pemerintah Kota Bontang menyatakan akan terus mencari sumber pendanaan tambahan, baik melalui APBD Perubahan maupun dukungan pemerintah pusat dan provinsi, agar cakupan program dapat diperluas. [FR]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
