SELAMA enam tahun terakhir, Nur hanya bisa bertahan di rumah kayu rapuh di Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur. Kalimantan Timur (Kaltim). Atap rumahnya bocor saat hujan turun. Dindingnya mulai lapuk. Dengan penghasilan serabutan, memperbaiki rumah menjadi hal yang nyaris mustahil.
Kini, rumah itu masuk dalam daftar program bedah rumah pemerintah tahun 2026. Di saat yang sama, kuota bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kalimantan Timur melonjak drastis menjadi 3.000 unit—naik lebih dari empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 655 unit.
Lonjakan kuota tersebut menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah dengan percepatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) paling agresif pada 2026. Pemerintah menilai langkah itu penting untuk menekan backlog perumahan sekaligus mempercepat penanganan rumah-rumah warga yang kondisinya tidak lagi layak huni.
Balikpapan menjadi salah satu wilayah prioritas. Jadwal pelaksanaan bedah rumah bahkan dipercepat dari rencana awal 20 Mei menjadi 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan proses pembangunan selesai pada 15 Agustus mendatang dengan melibatkan 39 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
Peningkatan kuota itu tidak hanya berasal dari pemerintah pusat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menambah sekitar 700 unit bantuan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan 500 unit, sementara Pemerintah Kota Balikpapan turut menambah 100 unit.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan program bedah rumah tidak semata menyasar perbaikan bangunan, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi warga berpenghasilan rendah.
“Program ini tidak hanya memperbaiki fisik hunian, tetapi juga memicu dampak ekonomi bagi masyarakat. Kami menjamin pelaksanaan yang transparan, tepat sasaran, dan tanpa pungutan apa pun karena sepenuhnya bersumber dari APBN,” ujar Maruarar, Selasa (5/5/2026).
Di lapangan, persoalan RTLH memang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Tidak sedikit warga yang tinggal di rumah kayu tua, berdinding papan lapuk, hingga bangunan yang berdiri di kawasan rawan dan sempit. Keterbatasan penghasilan membuat banyak keluarga menunda renovasi rumah selama bertahun-tahun.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai penyelesaian RTLH tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Menurut dia, keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar program menjangkau lebih banyak warga.
“Penyelesaian RTLH dilakukan secara bertahap sesuai kondisi keuangan negara. Skema gotong royong dengan melibatkan pemerintah daerah sangat krusial agar program ini menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” kata Tito saat meninjau salah satu rumah warga yang kondisinya memprihatinkan.
Bagi Nur, bantuan itu bukan sekadar renovasi bangunan. Ia menyebut program tersebut menjadi kesempatan pertama bagi keluarganya untuk tinggal lebih aman setelah bertahun-tahun hidup dalam kekhawatiran rumah roboh saat cuaca buruk.
“Kondisinya memang sudah sangat memprihatinkan. Saya sangat bersyukur rumah kami akhirnya diusulkan. Ini harapan baru untuk keluarga kami,” ucapnya. [RIL/DIAS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
