DI TENGAH tantangan pengangguran yang masih menghantui banyak daerah, Bontang justru mencatat capaian berbeda. Pemerintah pusat menobatkan Bontang sebagai peraih terbaik I penurunan tingkat pengangguran dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, Selasa (5/5) di Platinum Hotel Balikpapan.
Penghargaan itu diterima Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, yang sekaligus menjadi sorotan dalam forum nasional tersebut. Ia tidak hanya menerima penghargaan, tetapi juga diminta memaparkan strategi daerahnya bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dan Bupati Sukamara Masduki.
Alih-alih mengandalkan program konvensional, Bontang menekan pengangguran melalui pendekatan yang lebih sistematis. Salah satu kuncinya adalah aplikasi Teman Naker, yang mengintegrasikan data pencari kerja dengan kebutuhan industri secara langsung.
“Ini hasil kerja bersama. Melalui Teman Naker, kami juga mengoptimalkan Perda Tenaga Kerja yang mewajibkan 75 persen pekerja adalah warga lokal,” ujar Neni.
Kebijakan tersebut menjadi signifikan mengingat karakter Bontang sebagai kota industri yang dihuni sejumlah perusahaan besar. Dalam konteks ini, persoalan klasik seperti ketimpangan informasi lowongan kerja dan dominasi tenaga kerja luar daerah coba ditekan melalui regulasi dan digitalisasi.
Teman Naker, menurut Wali Kota, tidak hanya berfungsi sebagai papan lowongan digital. Sistem ini juga dirancang untuk meningkatkan transparansi rekrutmen sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal—dua aspek yang kerap menjadi titik lemah di banyak daerah industri.
Neni menyebut, kombinasi kebijakan kuota tenaga kerja lokal dan sistem digital membuat proses perekrutan lebih terbuka dan terukur. Dengan basis tersebut, pemerintah daerah bahkan mulai menargetkan penurunan pengangguran hingga mendekati nol.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai capaian daerah seperti Bontang penting untuk direplikasi. Menurut dia, apresiasi ini bukan sekadar penghargaan, tetapi instrumen untuk mendorong kompetisi sehat antar daerah.
“Metode terbaik adalah menciptakan iklim kompetisi yang sehat di antara kepala daerah,” kata Tito.
Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 sendiri mencakup empat kategori utama, mulai dari penurunan pengangguran hingga pengendalian inflasi. Pelaksanaannya dilakukan secara regional di seluruh Indonesia sebagai upaya menyebarkan praktik terbaik. [ADS/BTG]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
