RAPAT konsultasi DPRD Kaltim, Senin (4/5/2026) malam berlangsung tegang, setelah pembahasan hak angket yang menjadi tuntutan masyarakat teralihkan oleh polemik etika komunikasi antaranggota dewan.
Ketegangan muncul saat Fraksi Gerindra melayangkan protes terhadap pernyataan anggota Fraksi Golkar di grup WhatsApp kedinasan DPRD Kaltim. Protes tersebut memicu interupsi dalam rapat yang semula membahas langkah politik terkait hak angket.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai pernyataan yang ditujukan kepadanya telah melampaui batas kewajaran. Ia menyoroti kalimat yang dianggap menyerang ranah pribadi, termasuk frasa “mulut besar yang bersembunyi di balik demonstrasi”.
“Grup ini adalah forum komunikasi kedinasan DPRD, bukan untuk merendahkan secara personal. Ini melanggar kode etik,” ujar Reza dengan nada tinggi dalam interupsinya, sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube DPRD Kaltim.
Reza juga menyatakan keberatan atas pernyataan tersebut karena dinilai mencederai martabat pribadi dan lembaga. Ia bahkan menyinggung potensi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Menanggapi hal itu, anggota Fraksi Golkar, Syahariah Mas’ud, memberikan klarifikasi. Ia menyebut pernyataannya dipicu oleh kekecewaan atas minimnya kehadiran fraksi lain saat menghadapi aksi demonstrasi masyarakat siang hari.
“Saya mohon maaf jika penyampaian saya terdengar keras. Saya menunggu lama agar fraksi lain hadir menghadapi massa, tetapi yang ada hanya Partai Golkar,” kata Syahariah.
Ia juga menyoroti sikap Reza yang dinilai vokal dalam rapat, namun tidak terlihat saat menghadapi demonstran di lapangan. Menurutnya, konsistensi sikap anggota dewan penting dalam merespons tuntutan publik, terutama terkait isu hak angket.
Meski sempat terjadi adu argumen, Syahariah menekankan pentingnya soliditas internal lembaga legislatif. Ia menyatakan seluruh anggota dewan perlu bersatu untuk merespons aspirasi masyarakat secara efektif. [TIA]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
