TEKANAN fiskal dan kebutuhan pembangunan kota yang terus meningkat, Pemerintah Kota Samarinda mulai mengubah cara membiayai program pembangunan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun transfer pusat.
Pesan itu disampaikan Andi Harun saat menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, dalam forum diskusi bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Bapperida Samarinda, Kamis (7/5/2026).
Menurut Andi Harun, pemerintah daerah harus mulai agresif mencari sumber pembiayaan lain di luar APBD. Ia menyebut pemerintah pusat memiliki anggaran sektoral kementerian mencapai sekitar Rp1.300 triliun yang bisa diakses daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan.
“Di luar dana transfer daerah, ada banyak kegiatan daerah yang bisa dibiayai kementerian. Hampir semua kementerian memiliki ruang pembiayaan untuk daerah,” kata Andi Harun.
Ia mencontohkan sektor infrastruktur yang dapat didukung Kementerian Pekerjaan Umum melalui pembiayaan jalan, jembatan, hingga irigasi. Sementara sektor perumahan dapat memanfaatkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dan bantuan rumah masyarakat berpenghasilan rendah dari kementerian terkait.
Pemkot Samarinda, kata dia, juga mulai merasakan manfaat pola pembiayaan tersebut di sektor kesehatan. Salah satunya melalui pengadaan alat kesehatan modern di RSUD IA Moeis tanpa menggunakan APBD Kota Samarinda.
“Tanpa menggunakan APBD, kita bisa mendapatkan MRI, laboratorium jantung, dan alat kesehatan lain yang nilainya sangat besar,” ujarnya.
Tak hanya mengandalkan kementerian, Pemkot juga mulai membuka opsi pembiayaan lain seperti CSR perusahaan, BAZNAS, obligasi daerah, hingga kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Langkah itu dinilai menjadi sinyal perubahan strategi pembangunan daerah di tengah situasi keuangan yang makin ketat. Pemerintah daerah kini dituntut tidak hanya piawai menyusun anggaran, tetapi juga aktif memburu sumber pembiayaan alternatif agar proyek pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. [DIAS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
