DENTUMAN musik tradisional dan tarian adat pecah di Teras Samarinda, tepat di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (20/5/2026). Di momentum Hari Kebangkitan Nasional itu, para penggiat seni dan komunitas adat memilih turun ke ruang publik untuk menyuarakan satu tuntutan: pemerintah diminta menyediakan fasilitas pertunjukan seni yang gratis dan mudah diakses.
Aksi damai tersebut diinisiasi Dewan Adat Awang Dayang Kalimantan bersama sejumlah pekerja seni dan pegiat budaya. Mereka menilai perhatian terhadap pelestarian budaya daerah belum sebanding dengan besarnya peran Kalimantan Timur sebagai wilayah yang kini menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di tengah semarak pembangunan dan modernisasi, para pelaku seni mengaku masih kesulitan mendapatkan ruang berekspresi. Untuk menggelar pertunjukan budaya, mereka kerap harus menyewa gedung dengan biaya tinggi, padahal sebagian besar kegiatan dilakukan secara mandiri demi menjaga tradisi tetap hidup.
Ketua Dewan Adat Awang Dayang Kalimantan, Awang Irwan Setiawan, mengatakan Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi momentum membangkitkan kembali perhatian terhadap adat dan budaya lokal. Menurut dia, Kalimantan Timur memiliki sejarah panjang yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia.
“Kalimantan Timur harus bangkit di adat-adat dan budayanya. Karena Kalimantan Timur ini barometer Indonesia dan punya sejarah yang tua,” ujar Awang Irwan saat menyampaikan orasi di hadapan massa aksi.
Ia juga menyinggung nilai keberagaman yang sejak lama hidup di tanah Kutai. Awang menyebut konsep “Bhinneka Tunggal Suwaka” telah dikenal sejak abad ke-14 sebagai simbol keterbukaan masyarakat Kutai terhadap berbagai suku dan pendatang yang menetap di wilayah tersebut.
“Siapa yang beranak-pinak dan bercocok tanam di negeri Kutai itu rakyat Kutai. Mau Jawa, Bugis, Banjar, siapa pun itu rakyat Kutai. Kutai itu bukan suku, Kutai itu negeri,” katanya.
Dalam orasinya, Awang turut menyampaikan keluhan para pekerja seni yang merasa kesulitan memperoleh fasilitas pertunjukan tanpa biaya. Kondisi itu dinilai ironis karena pelaku budaya justru harus mengeluarkan biaya besar untuk menampilkan kesenian daerah yang mereka lestarikan secara swadaya.
“Kami susah cari uang menjaga seni, tapi mau pakai tempat buat pagelaran seni harus sewa. Padahal kami hanya ingin menampilkan seni dan budaya,” ungkapnya.
Melalui aksi damai tersebut, para penggiat seni berharap pemerintah daerah memberi perhatian lebih serius terhadap keberlangsungan ruang budaya di Kalimantan Timur. Mereka juga meminta aspirasi itu diteruskan kepada pengambil kebijakan agar seni tradisi tidak semakin terpinggirkan di tengah pesatnya pembangunan daerah.
Awang menegaskan gerakan tersebut tidak terkait kepentingan politik praktis. Menurut dia, tuntutan yang disampaikan murni lahir dari keinginan menjaga identitas budaya daerah agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. [TIA]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
