PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), kembali memicu keresahan orangtua siswa. Makanan yang seharusnya diterima siswa SDN 33 Kalamasue tak kunjung tiba hingga menjelang jam pulang sekolah, Senin (18/5/2026).
Situasi itu membuat pihak sekolah mengambil keputusan cepat. Sejumlah siswa yang sudah dijemput orangtuanya diminta pulang lebih awal karena distribusi makanan dari SPPG 02 Labbakkang belum juga datang sampai sekira pukul 12.00 Wita.
“PIC SDN 33 Kalamasue melaporkan ke pihak SPPG 02 Labbakkang kalau hari ini MBG belum masuk di sekolah,” ujar sumber di lingkungan sekolah yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Keterlambatan tersebut langsung memicu pertanyaan dari wali murid. Sebab, ini bukan kali pertama pelaksanaan MBG di wilayah Labakkang menjadi sorotan. Sepekan sebelumnya, publik dihebohkan dengan dugaan temuan paku dalam salah satu menu makanan MBG yang dibagikan kepada siswa.
Insiden itu sempat menimbulkan kekhawatiran orangtua terkait keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak di sekolah. Apalagi, program MBG merupakan salah satu program yang menyasar pelajar dengan tujuan memperbaiki asupan gizi anak.
“Karena sudah jam 12 siang, kalau orang tua siswa datang, disuruh pulang dulu,” kata sumber tersebut menirukan penyampaian pihak sekolah kepada pengelola SPPG 02 Labbakkang.
Hingga Senin siang, belum ada penjelasan resmi dari pihak SPPG 02 Labbakkang mengenai penyebab keterlambatan distribusi makanan di SDN 33 Kalamasue. Belum diketahui pula apakah kendala terjadi pada proses produksi, distribusi, atau kesiapan teknis lainnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pangkep, Mansyur, mengaku belum menerima laporan resmi terkait keterlambatan distribusi maupun dugaan temuan benda asing pada menu MBG sebelumnya.
“Belum ada laporan yang masuk mengenai ini. Untuk SPPG, pengawasan langsung dari BGN, bukan dari Dinas Kesehatan untuk teknis operasionalnya. Dinkes turun jika ada laporan dan ada gangguan kesehatan bagi konsumen,” ujar Mansyur.
Ia menegaskan, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi operator teknis dalam pelaksanaan SPPG di daerah. Namun, rentetan persoalan dalam beberapa pekan terakhir membuat pelaksanaan MBG di Labakkang mulai dipertanyakan, terutama terkait kualitas pengawasan dan kesiapan distribusi makanan kepada siswa sekolah. [IR]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
