GENCARNYA stigma terhadap kehidupan penjara, Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda justru menyiapkan peran baru bagi para warga binaannya: memasak untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.
Lapas yang selama ini identik dengan pengamanan dan pembinaan itu kini membangun fasilitas Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di dalam area lapas. Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung perluasan program MBG yang dijalankan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Kepala Lapas Narkotika Samarinda, Puang Dirham, mengatakan pembangunan fasilitas itu menjadi langkah awal agar warga binaan dapat ikut terlibat langsung dalam program pelayanan publik, meski berada di balik tembok penjara.
“Program ini bukan hanya soal makanan bergizi, tetapi bagaimana warga binaan tetap bisa memberi manfaat nyata kepada masyarakat,” kata Puang Dirham.
Menurut dia, keterlibatan warga binaan dalam program gizi nasional sengaja dirancang sebagai bagian dari pembinaan produktif. Aktivitas di dalam lapas diupayakan tidak berhenti pada rutinitas pembinaan formal, tetapi diarahkan agar memiliki dampak sosial yang lebih luas.
Di sisi lain, program tersebut juga menjadi upaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap narapidana. Selama ini, mantan warga binaan kerap menghadapi stigma sosial yang membuat mereka sulit kembali diterima setelah bebas.
Puang Dirham menilai, kepercayaan yang diberikan negara melalui program ini dapat menjadi momentum bagi warga binaan untuk membangun kembali rasa percaya diri dan tanggung jawab sosial mereka.
“Kami ingin mereka sadar bahwa mereka masih punya nilai dan kesempatan untuk berkontribusi. Itu penting dalam proses pembinaan,” ujarnya.
Saat ini, pembangunan fasilitas dapur gizi dan penataan sistem operasional masih berlangsung. Pihak lapas juga menyesuaikan seluruh skema pelaksanaan dengan petunjuk teknis dari pemerintah pusat agar program dapat berjalan sesuai standar nasional.
Selain melibatkan warga binaan, lapas disebut akan membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat sekitar dalam pengelolaan program. Skema itu diharapkan membuat aktivitas pembinaan di lapas lebih terhubung dengan kebutuhan publik.
Puang Dirham memastikan program baru dijalankan setelah fasilitas fisik dan sistem pendukung dinyatakan siap sepenuhnya. Ia menegaskan seluruh pelaksanaan nantinya mengikuti arahan pemerintah pusat.
“Begitu semua fasilitas siap, kami akan langsung bergerak menjalankan program ini,” katanya. [TIA]
