GELOMBANG penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai bergerak ke lingkungan kampus. Di Universitas Mulawarman alias Unmul Samarinda, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) terang-terangan menyuarakan kekhawatiran: program yang digagas pemerintah itu dinilai berpotensi menyeret kampus ke pusaran kepentingan politik.
Kekhawatiran itu mencuat seiring wacana pembangunan dapur umum dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah perguruan tinggi. Hingga kini, BEM KM Unmul mengaku belum menerima penjelasan resmi dari pihak kampus mengenai kemungkinan implementasi program tersebut di lingkungan Unmul.
“Belum ada informasi yang secara pasti dan kredibel dari Unmul sendiri dalam hal pembangunan dapur MBG,” kata Menteri Riset dan Kajian BEM KM Unmul, Muhammad Salman Al Farisy Khoirurrijal.
Bagi mahasiswa, persoalannya bukan sekadar soal makan gratis. Mereka menilai konsep dasar program itu sejak awal sudah problematis, terutama ketika dikaitkan dengan isu pencegahan stunting.
Salman menyoroti narasi pemerintah yang sempat mengaitkan MBG dengan upaya menekan angka stunting. Padahal, kata dia, berbagai riset kesehatan menunjukkan pencegahan stunting efektif dilakukan pada fase 1.000 hari pertama kehidupan anak, bukan saat seseorang sudah memasuki usia sekolah atau perguruan tinggi.
“Dari awal visi misinya sempat disampaikan bahwa salah satu tujuan daripada MBG itu adalah untuk mencegah stunting, padahal berdasarkan sains dan riset, stunting hanya bisa dicegah ketika 1.000 hari pertama kehidupan anak,” ujarnya.
Kecurigaan mahasiswa semakin kuat ketika pengelolaan SPPG di sejumlah daerah disebut melibatkan unsur dari Polri dan TNI. Menurut BEM KM Unmul, pola itu berpotensi menimbulkan persoalan baru jika diterapkan di kawasan akademik yang seharusnya independen dari kepentingan praktis.
“Pengelola-pengelola SPPG itu kan banyak dari angkatan Polri dan TNI, nah di kampus ini gimana kebijakannya nanti karena sangat berpotensi masuk kepentingan politik di situ,” kata Salman.
Isu itu menjadi sensitif karena muncul di tengah dinamika internal kampus menjelang pemilihan rektor. Mahasiswa khawatir program pemerintah justru dimanfaatkan sebagai alat membangun kedekatan politik maupun tawar-menawar kepentingan di level birokrasi kampus.
“Pemilihan rektor terdekat ini menjadi poin yang penting, dan program pemerintah seperti MBG itu gampang banget untuk disusupi demi tawar-menawar di bawah meja,” tuturnya.
Meski mengambil posisi menolak, BEM KM Unmul menyebut sikap tersebut belum menjadi keputusan final tanpa kajian mendalam. Organisasi mahasiswa itu mengaku tengah menyiapkan riset serta analisis berbasis data sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Secara ide dan tujuan kami jelas dan tegas menyatakan menolak, tapi ketegasan tadi perlu ditopang oleh data dan fakta melalui riset mendalam serta kajian komprehensif terlebih dahulu,” ucap Salman. [TIA]
