PRAKTIK pengeboman ikan di perairan Bontang rupanya belum benar-benar hilang. Suara ledakan yang sesekali terdengar di laut kini kembali memantik kekhawatiran warga pesisir dan para nelayan tradisional.
Anggota DPRD Bontang dari Partai NasDem, Muhammad Sahib, meminta pemerintah dan aparat terkait segera mengambil langkah tegas. Ia menilai aktivitas ilegal tersebut bukan hanya mengancam keselamatan pelaku, tetapi juga perlahan merusak masa depan laut Bontang.
“Pemerintah harus bertindak tegas. Bagaimana caranya supaya pengebom ikan ini sudah tidak ada lagi di perairan Kota Bontang. Karena bom ikan itu sangat membahayakan pemakainya dan sangat merugikan biota laut kita. Terumbu karang hancur dan ekosistem laut rusak,” ujarnya.
Menurut Sahib, persoalan bom ikan tidak bisa dianggap sepele. Dampaknya jauh lebih besar dibanding hasil tangkapan sesaat yang diperoleh pelaku.
Terumbu karang yang rusak membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Sementara bagi nelayan kecil, kerusakan ekosistem laut bisa berujung pada menurunnya hasil tangkapan dan hilangnya sumber penghidupan.
Selain penindakan hukum, Sahib juga menyoroti pentingnya edukasi langsung kepada masyarakat nelayan. Ia meminta pemerintah kota tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif turun ke kawasan pesisir.
Menurutnya, sosialisasi bisa difokuskan di titik-titik kampung nelayan seperti Guntung, Tanjung Laut, Bontang Kuala, hingga Tanjung Limau.
“Nelayan kita tidak terlalu banyak, hanya beberapa titik saja. Jadi pemerintah harus turun langsung memberikan pemahaman bahwa bom ikan itu tidak benar bagi lingkungan dan juga sangat berbahaya bagi pemakainya,” katanya.
Ia mengungkapkan, penggunaan bom rakitan juga menyimpan risiko besar di lingkungan permukiman. Bahan peledak yang dirakit secara sederhana berpotensi memicu ledakan sewaktu-waktu.
Karena itu, pendekatan edukasi dinilai penting agar masyarakat memahami ancaman nyata di balik praktik tersebut.
Sahib juga meminta Dinas Perikanan Kota Bontang lebih aktif mencari solusi bagi nelayan yang masih bergantung pada praktik ilegal demi mendapatkan hasil tangkapan lebih banyak.
Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan alternatif nyata, bukan hanya sekadar larangan.
“Kalau memang ada nelayan yang menggunakan bom ikan karena alasan hasil tangkapan, maka pemerintah harus hadir mencarikan solusi. Misalnya difasilitasi alat tangkap lain agar mereka tidak lagi memakai bom,” tambahnya.
Ia menilai bantuan alat tangkap ramah lingkungan dapat menjadi jalan keluar agar nelayan tetap bisa melaut tanpa merusak ekosistem.
Di sisi lain, Sahib memahami keterbatasan personel Polairud dalam melakukan pengawasan di wilayah laut Bontang. Apalagi area pengawasan juga mencakup kawasan Sangatta yang cukup luas.
Meski begitu, ia meminta pengawasan tetap diperkuat. Bahkan, ia mendorong adanya dukungan fasilitas operasional agar aparat lebih mudah menjangkau wilayah perairan dangkal.
“Kalau nelayan memakai ketinting saat melakukan pengeboman, maka Polairud juga harus difasilitasi armada yang sama supaya bisa masuk ke wilayah dangkal dan melakukan pengawasan lebih maksimal,” tegasnya.
Dia berharap pemerintah tidak menunggu kerusakan semakin parah sebelum bertindak. Baginya, menjaga laut Bontang bukan hanya soal menindak pelaku, tetapi juga menyelamatkan masa depan nelayan dan ekosistem pesisir yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga. [IR]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
