GELOMBANG keresahan mulai terasa di kalangan petani sawit mandiri di Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim). Harga tandan buah segar (TBS) sawit mengalami penurunan drastis dalam beberapa pekan terakhir.
Para petani menyebut kondisi ini tidak biasa. Sebab, penurunan terjadi saat kebutuhan operasional kebun justru terus naik, terutama harga pupuk yang kini semakin mahal.
Di lapangan, hampir seluruh perusahaan penerima buah sawit rakyat disebut telah menurunkan harga pembelian TBS.
Ketua Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kutim, Nasruddin, mengatakan harga sawit yang diterima petani saat ini jauh di bawah standar yang telah ditetapkan pemerintah melalui Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim.
“Harga TBS berdasarkan ketetapan Disbun Kaltim rata-rata kisaran Rp3.500 per kilogram. Di tingkat petani biasanya sekitar Rp3.300 per kilogram,” kata Nasruddin, Sabtu (23/5/2026).
Namun kondisi di lapangan kini berubah cepat. Beberapa perusahaan dan pabrik sawit disebut membeli TBS petani dengan harga di bawah Rp3.000 per kilogram. Angka itu dinilai terlalu rendah dan membebani petani mandiri.
“Sekarang beberapa perusahaan membeli TBS petani di bawah Rp3 ribu per kilogram. Itu jauh di bawah ketetapan Disbun sekitar Rp3.500,” tegasnya.
Di sinilah letak persoalannya. Petani sawit rakyat selama ini sangat bergantung pada kestabilan harga TBS untuk menjaga operasional kebun. Ketika harga turun tajam, sementara pupuk dan biaya perawatan terus naik, margin keuntungan petani praktis makin menipis.
Bukan hanya itu, banyak petani juga mulai khawatir kondisi ini akan berdampak pada produktivitas kebun dalam jangka panjang. Sebab, sebagian petani bisa saja mengurangi pemupukan akibat biaya yang tak lagi sebanding dengan hasil penjualan.
Nasruddin menilai pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu segera turun tangan sebelum situasi semakin memburuk.
Ia meminta perusahaan sawit tetap mengacu pada harga resmi yang ditetapkan Disbun Kaltim dan tidak menetapkan harga sepihak.
“Kami berharap ada evaluasi. Perusahaan jangan asal menerapkan harga sebelum ada ketetapan harga terbaru dari pemerintah,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan pada kebijakan distribusi CPO melalui satu pintu BUMN yang dinilai ikut memengaruhi rantai perdagangan sawit rakyat.
Menurut para petani, setiap kebijakan strategis seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap petani mandiri yang selama ini menjadi tulang punggung produksi sawit nasional.
“Penurunan harga TBS ini tentu sangat berdampak kepada kami para petani, apalagi harga pupuk sekarang sangat mahal,” katanya lagi.
Kini para petani berharap pemerintah tidak hanya mengawasi harga di atas kertas, tetapi juga memastikan implementasinya benar-benar berjalan di lapangan.
Sebab bagi petani sawit rakyat, selisih ratusan rupiah per kilogram bisa menentukan apakah kebun tetap bertahan atau justru mulai merugi. [RE]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
