PELAKSANAAN Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang SMA dan SMK baru saja resmi berakhir. Jutaan siswa baru di Indonesia bersiap menyambut hari pertama sekolah pada 13 Juli mendatang. Sayangnya, kegembiraan ini ternoda oleh isu miring yang mencederai keadilan dunia pendidikan.
Dugaan praktik siswa titipan kembali mencuat di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Kabar tak sedap ini mengarah pada penyalahgunaan kuota khusus. Sejumlah orang tua murid melaporkan adanya kejanggalan dalam hasil seleksi di salah satu sekolah favorit.
Isu ini menggelinding liar setelah seorang anak anggota DPRD Kaltim dilaporkan lolos seleksi di SMA Negeri 1 Samarinda. Publik langsung meradang karena sang anak pejabat diterima melalui Jalur Afirmasi.
Padahal, kuota khusus ini memiliki aturan yang sangat ketat dan sensitif. Pemerintah merancang Jalur Afirmasi demi memberikan keadilan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
Para pendaftar di jalur ini wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau mengantongi kartu program kemiskinan seperti KIP dan PKH. Masuknya anak seorang pejabat daerah di kuota miskin ini memicu pertanyaan besar dari masyarakat.
Ketua SPMB SMA Negeri 1 Samarinda, Syodiqul Huda, menyatakan bahwa proses penyaringan di tingkat sekolah sudah berjalan objektif melalui sistem digital. Dia menjamin tim verifikator hanya memeriksa validitas dokumen yang dikirimkan calon siswa.
“Kami dari tim verifikasi memverifikasi data yang masuk, sesuai data yang ada ya sudah, gitu aja,” ujar Huda saat ditemui di Kantor Guru SMAN 1 Samarinda, Selasa (7/7/2026).
Huda juga menegaskan bahwa pihak sekolah selalu mengacu pada petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah, tanpa ada modifikasi aturan sepihak.
Namun, atmosfer mendadak berubah ketika Huda dicecar pertanyaan mengenai keabsahan anak anggota DPRD Kaltim yang lolos lewat kuota afirmasi tersebut. Termasuk, saat ditanya mengenai potensi adanya tekanan atau intervensi pejabat dari luar sekolah.
Pihak panitia memilih menarik diri dan enggan memberikan komentar lebih jauh.
“Saya tidak punya kewenangan untuk menjawab itu,” pungkas Huda menyudahi pembicaraan. (*)
