DUGAAN manipulasi titik koordinat dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur zonasi di Kota Samarinda memicu gelombang protes dari para orang tua murid. Merespons kegaduhan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda mengambil langkah tegas demi transparansi publik.
Otoritas teknologi pemerintah kota ini menyatakan siap membuka segel data server aplikasi SPMB. Langkah tersebut diambil guna membongkar seluruh riwayat pendaftaran dan melacak jika ada pihak yang sengaja mengubah data demi meloloskan calon siswa tertentu.
Sekretaris Diskominfo Samarinda, Suparmin menegaskan, posisi pihaknya dalam sistem penerimaan siswa baru ini murni sebagai pengelola infrastruktur digital. Diskominfo tidak memiliki otoritas untuk memverifikasi berkas pendaftaran calon peserta didik.
Secara teknis, aplikasi SPMB dirancang untuk mengunci geolokasi secara otomatis begitu pendaftar memasukkan alamat rumah yang tertera pada kartu identitas. Peluang terjadinya kesalahan sistem diklaim sangat minim.
“Potensi pergeseran titik koordinat itu sangat kecil, kalau pendaftar meng-input alamat dengan benar,” ujar Suparmin saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Senin (6/7/2026).
Menurut Suparmin, sistem penyaringan data pendaftar sebenarnya memiliki filter yang berlapis. Setelah calon siswa mengunggah dokumen seperti KTP, NISN, dan Kartu Keluarga (KK), keabsahan data tersebut harus diperiksa secara faktual oleh pihak sekolah, sebelum validasi akhir oleh Disdikbud Samarinda.
“Diskominfo tidak masuk ke wilayah verifikasi tersebut. Kalau seandainya ada yang sengaja menggeser koordinat, itu tinggal diverifikasi di lapangan apakah titiknya benar atau tidak,” lanjutnya.
Guna mengakhiri polemik di tengah masyarakat, Diskominfo kini menunggu perintah resmi dari tim pengawas SPMB untuk membuka pusat data base. Jika lampu hijau diberikan, seluruh rekam jejak digital pendaftaran akan terlihat secara benderang.
Melalui data server tersebut, tim pengawas bisa melihat kapan akun tersebut mendaftar, siapa operator yang melakukan verifikasi berkas, hingga siapa admin yang menyetujui data koordinat tersebut. Semua tindakan digital dipastikan meninggalkan jejak.
Suparmin menambahkan, uji coba dan simulasi akurasi pemetaan wilayah sebenarnya telah dilakukan secara matang sebelum aplikasi ini resmi dilepas ke publik. Hasil investigasi server ini nantinya akan dilaporkan ke tim pengawas untuk kemudian diteruskan langsung kepada Wali Kota Samarinda. (*)
