Bontang, PRANALA.CO — Isu pembangunan pelabuhan khusus yang sempat menjadi pembicaraan hangat beberapa tahun lalu, kembali mencuat ke permukaan dalam kunjungan kerja Komisi A DPRD Bontang. Pada pertemuan yang berlangsung hari ini, Ketua Komisi A, Heri Keswanto, menanyakan kelanjutan rencana tersebut yang hingga kini belum terdengar kabarnya.
Tanggapan pun datang dari pihak PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI). Bakat Subroto Hadi, Senior Site Manager PT KNI, menjelaskan bahwa meskipun wacana pembangunan pelabuhan khusus pernah dibahas dalam rapat internal perusahaan. Rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah manajemen mempertimbangkan situasi dan kondisi perusahaan yang berkembang saat itu.
“Memang sempat ada diskusi terkait pembangunan pelabuhan khusus, namun ada perubahan strategi dari pimpinan perusahaan karena harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Akhirnya, rencana tersebut tidak dilanjutkan,” jelas Bakat Subroto Hadi saat memberikan penjelasan kepada anggota Komisi A, Senin (21/4/2025).
Namun, meskipun rencana pelabuhan khusus dihentikan, PT KNI tetap bergantung pada Pelabuhan Loktuan sebagai jalur utama untuk pengapalan domestik. Bakat menambahkan bahwa sekitar 90 persen dari total volume pengiriman perusahaan yang mencapai 30 ribu ton per bulan, dilakukan melalui pelabuhan tersebut. Namun, seringkali operasional pengapalan mengalami gangguan yang berdampak pada produksi perusahaan.
“Seringkali, pengapalan terhambat, terutama saat pelabuhan digunakan untuk kapal penumpang atau saat cuaca buruk. Ini menyebabkan gangguan pada proses bongkar muat dan berpengaruh pada kapasitas produksi pabrik. Jika pengapalan tertunda, gudang bisa penuh, dan kami terpaksa mengurangi kapasitas produksi,” ungkap Bakat.
Melihat kondisi tersebut, PT KNI justru mendorong Pemkot Bontang dan pengelola pelabuhan, M-Code, untuk mempercepat pengembangan Pelabuhan Lok Tuan. Menurut Bakat, dengan pertumbuhan industri di Bontang yang semakin pesat, kebutuhan akan fasilitas pelabuhan yang optimal semakin mendesak. Pengembangan Pelabuhan Loktuan diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan para pengguna, baik PT KNI maupun perusahaan lainnya.
“Prinsipnya, kami sangat terbuka dan siap bekerja sama. Kami juga telah menyampaikan aspirasi ini langsung kepada Komisi A agar operasional pelabuhan dan perusahaan bisa berjalan lancar berdampingan,” tutup Bakat, menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor industri dan pemerintah daerah. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
