Pranala.co, BONTANG — Pemerintah Kota Bontang kembali mempertegas komitmennya dalam menurunkan angka stunting. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memimpin langsung rapat pembahasan revisi Surat Keputusan (SK) Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Rapat digelar di Ruang BPKAD, Selasa (9/12/2025).
Langkah ini diambil untuk memastikan strategi penanganan stunting tahun depan lebih efektif, responsif, dan tepat sasaran.
Rapat tersebut diinisiasi Baperrida. Di hadapan para peserta, Agus Haris menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh kompromi dalam isu prioritas nasional ini.
“Kita tidak boleh bekerja setengah hati. Kendala harus dirumuskan jelas, datanya lengkap, dan tindakan teknis segera diputuskan. Saya siap turun langsung ke lapangan,” tegasnya.
Instruksi itu menjadi penegas bahwa Pemkot Bontang ingin memastikan setiap intervensi benar-benar sampai ke masyarakat.
Pembahasan mengarah pada perbaikan tata kerja Tim Pendamping Keluarga (TPK). Saat ini, Bontang memiliki 71 tim dengan 213 personel yang mendampingi lebih dari 6.600 keluarga berisiko stunting.
Secara angka, capaian pendampingan tahun 2025 sudah menyentuh 99,59 persen. Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan agar kinerja tim makin presisi.
Kepala DP3AKB Kota Bontang, Eddy Foreswanto, menekankan perlunya pendampingan yang lebih spesifik bagi kelompok prioritas.
“Kinerja kader akan diperkuat dengan skema insentif yang terukur. Rasio pendampingan juga kita atur agar proporsional,” jelasnya.
Dinas Kesehatan turut memaparkan evaluasi teknis di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Bambang, menyebut beberapa penyebab dominan stunting, seperti paparan asap rokok, anemia pada ibu hamil, dan kehamilan berisiko tinggi.
Ia menekankan pentingnya jalur koordinasi yang lebih jelas agar kendala di lapangan dapat direspons cepat.
Rapat juga membahas potensi celah intervensi pada awal tahun 2026. Kondisi ini muncul karena penyesuaian anggaran yang biasa terjadi pada Januari–Maret.
Agus Haris langsung menginstruksikan Baperrida menyusun daftar kebutuhan konkret. Daftar tersebut akan dikolaborasikan dengan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Usulan lain datang dari Kabid P4 DP3AKB, Jamila Sayuti. Ia mengajukan agar riset daerah dimasukkan ke dalam struktur tim. Mahasiswa penerima beasiswa dan dosen pembina diusulkan ikut terlibat untuk memperkuat pendampingan berbasis data dan riset sosial.
Agus Haris meminta revisi SK segera dirampungkan. Ia ingin pembagian tugas dibuat rinci dan jelas. Sinergi lintas sektor—mulai dari OPD, kecamatan, kelurahan, puskesmas, hingga organisasi wanita seperti PKK dan DWP—harus dipererat.
“Ini pekerjaan besar. Kita harus bergerak bersama demi masa depan generasi Kota Bontang,” ujarnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
