PEMERINTAH Kota Bontang menguatkan kolaborasi lintas sektor bersama 14 perusahaan mitra untuk menjaga laju pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Langkah konkret ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Stakeholders Kota Bontang Tahun 2026 di Ballroom Macora Hotel The Rinra, Makassar, Kamis (20/8/2026).
Melalui forum ini, Pemkot Bontang mentransformasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan dari sekadar bantuan seremonial menjadi instrumen pembiayaan kolaboratif yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Sesi rapat dipimpin secara bergiliran oleh Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris dan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Agenda ini dihadiri jajaran Forkopimda, DPRD, perbankan, pimpinan perusahaan, hingga lurah.
Pemkot Bontang menawarkan skema kolaborasi pembiayaan untuk memberikan perlindungan kesehatan merata bagi masyarakat kurang mampu di desil 1 hingga desil 4. Pemerintah mengusulkan kontribusi perusahaan sebesar Rp10 juta per bulan atau Rp120 juta per tahun untuk menyokong iuran kesehatan warga.
Inisiatif tersebut disambut positif oleh dunia usaha. Enam perusahaan menyatakan komitmennya dalam skema sharing iuran ini, yang berhasil mengakomodasi jaminan kesehatan bagi 2.012 peserta.
"Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Perusahaan dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam pembangunan," ujar Wakil Wali Kota Agus Haris saat menyampaikan esensi arahan pimpinan daerah.
Target Tekan Stunting Hingga 10 Persen
Selain jaminan kesehatan, percepatan penanganan stunting menjadi agenda prioritas dalam rapat koordinasi tersebut. Pemkot Bontang terus berupaya menekan prevalensi stunting secara bertahap.
Setelah berhasil menurunkan angka stunting dari 22 persen ke 17 persen, lalu menyentuh 14 persen saat ini, pemerintah daerah menargetkan angka stunting terus merosot hingga mencapai 10 persen.
Sinergi TJSL Pemkot Bontang dan 14 perusahaan diharapkan mampu mempercepat intervensi gizi serta pendampingan keluarga berisiko stunting di seluruh wilayah Bontang.
Antisipasi Krisis Landfill Sampah Kota
Tantangan pengelolaan lingkungan turut menjadi perhatian utama Wali Kota Neni Moerniaeni. Kondisi sanitary landfill Kota Bontang diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 2 hingga 3 tahun ke depan.
Guna mengantisipasi krisis daya tampung sampah, perusahaan didorong terlibat aktif dalam optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), penguatan bank sampah, serta pembudayaan konsep 3R (reduce, reuse, recycle) di masyarakat.
Seluruh komitmen ini akan dirumuskan dalam Peta Kolaborasi TJSL Kota Bontang Tahun 2027, dengan jadwal sinkronisasi lanjutan pada November 2026.
"Pemerintah tidak hadir untuk meminta-minta kepada perusahaan, tetapi mengajak perusahaan menjadi mitra strategis pembangunan Kota Bontang," tegas Neni menutup arahannya. (*)
