PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur alias Pemprov Kaltim mematangkan strategi transformasi ekonomi Kaltim 2045 untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan batu bara.
Langkah ini digodok dalam Diskusi Putaran 3 Forum Konsultasi Daerah Percepatan Transformasi Ekonomi Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (19/8/2026).
Sektor pertambangan batu bara saat ini menopang sekitar 34 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim dan menyerap 46 ribu tenaga kerja. Meski masih menjadi penyumbang terbesar, komoditas fosil ini dinilai sangat rentan terhadap gejolak harga serta permintaan global.
Sekretaris Bappeda Kaltim Wahyu Gatut Purboyo menegaskan, ketergantungan pada sumber daya yang tak terbarukan harus segera diantisipasi lewat perencanaan terukur.
"Transformasi ekonomi diperlukan untuk memperkuat sektor-sektor unggulan yang sudah ada sekaligus mempersiapkan industri-industri baru yang lebih berkelanjutan dan sesuai perkembangan global," tegas Wahyu dalam forum tersebut.
Perekonomian Kaltim mencatat riwayat pergeseran sektor utama dari masa ke masa. Pada era 1970-an, kayu dan hasil hutan menjadi tulang punggung utama daerah, sebelum akhirnya bergeser ke tambang batu bara pada awal tahun 2000-an.
Saat ini sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, mulai mengambil peran besar dalam menopang struktur perekonomian daerah. Tren positif sektor non-tambang ini menjadi modal penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi baru.
"Pertambangan memang masih menjadi sektor utama, tetapi sumber daya itu tidak selamanya ada. Karena itu, kita harus menyiapkan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan," ujar Wahyu mengutip laman resmi Pemprov Kaltim.
Upaya melepas ketergantungan dari batu bara melibat pemangku kebijakan lintas sektor. Forum konsultasi daerah ini menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Bayuadi Hardiyanto, serta Kepala Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah OJK Kaltim-Kaltara Misyar Borowisanto.
Sejumlah asosiasi pengusaha dan industri juga turut merumuskan peta jalan ekonomi baru, seperti APINDO, GAPKI, dan PUTRI. Kolaborasi ini bertujuan memastikan transisi ekonomi berjalan inklusif tanpa mengganggu stabilitas tenaga kerja.
Melalui arah pembangunan panjang menuju 2045, Kaltim menargetkan struktur ekonomi yang tangguh, hijau, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa bergantung pada pengerukan hasil bumi semata. (*)
