Bontang, PRANALA.CO – “Rekrutmen tenaga kerja di Bontang harus lewat Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Harus. Tidak ada lagi jalur belakang”.
Kalimat penegasan itu terlontar dari mulut Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris saat mengumpulkan para pengusaha, HRD, hingga manajer pabrik duduk berjejer. Ada juga dari rumah sakit. Sebanyak 124 perwakilan perusahaan dan pelaku usaha hadir di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa pagi (15/4/2025),
Kata-kata itu seperti peluit panjang di menit-menit akhir pertandingan. Tidak main-main. Bontang ingin serius menekan angka pengangguran. Apalagi ini bagian dari program kerja 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota baru. Janji politik yang kini sedang diuji.
Dalam forum itu, Wawali Bontang, Agus Haris seperti mewakili suara ribuan warga yang masih menunggu panggilan kerja. Ia bicara soal komitmen. Soal keadilan. Soal hak warga lokal untuk hidup layak di tanah sendiri.
“Prioritaskan tenaga kerja lokal. Kalau tidak, untuk apa perusahaan ada di Bontang?” katanya lagi.
Tapi ia juga tidak menutup mata. Banyak perusahaan sebenarnya ingin merekrut warga Bontang. Tapi masalahnya klasik: kualifikasi. Pendidikan kurang. Skill tidak cocok. Mental kerja? Masih lemah. Beberapa HRD bahkan mengeluh soal “daya tahan” karyawan lokal — baru seminggu kerja, sudah minta cuti. Baru sebulan, sudah mengundurkan diri.
Agus Haris tahu itu. Karena itu, pemerintah mengambil jalur lain: pelatihan. Tak cuma soal teknis. Tapi juga mental. Life skill. Soft skill. Karena dunia kerja tidak hanya butuh otak, tapi juga etika dan ketahanan.
“Pelatihan dilakukan bersama lembaga bersertifikat. Jadi tidak asal-asalan. Sertifikatnya pun bisa langsung digunakan untuk melamar,” katanya.
Pemkot Bontang juga sedang melakukan klasifikasi pencari kerja: berdasarkan lama menganggur, pendidikan, sampai keahlian. Tujuannya sederhana: perusahaan tak perlu lagi bingung. Mereka tinggal sebut butuh apa, Pemkot siapkan siapa.
Saat ini, sekira 70–80 persen pekerja di Bontang adalah warga lokal. Tapi angka pengangguran masih tinggi. Agus Haris menyebut, itu akibat arus migrasi dan rendahnya kualitas pendidikan sebagian masyarakat. Karena itu, program-program prioritas digelontorkan: sekolah gratis, beasiswa penuh, layanan kesehatan gratis, hingga pelatihan di balai kerja pemerintah.
Forum itu ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Sebuah janji di atas kertas. Tapi di baliknya, ada harapan besar: menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan inklusif. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 3