TUMPUKAN map, surat manual, dan arsip yang sulit ditelusuri perlahan mulai ditinggalkan di Bontang. Pemerintah Kota Bontang kini mempercepat transformasi birokrasi digital dengan memperluas penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) hingga tingkat sekolah dan kelurahan.
Langkah itu ditandai lewat sosialisasi Srikandi yang digelar di Ballroom Hotel Grand Mutiara Bontang, Selasa (19/5/2026). Sebanyak 104 pengelola arsip dan administrator dari sekolah serta kelurahan dilibatkan dalam agenda yang diprakarsai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang tersebut.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan perubahan pola kerja birokrasi tidak bisa lagi ditunda. Di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang cepat dan transparan, pemerintah daerah dituntut meninggalkan sistem administrasi konvensional yang lambat dan bergantung pada dokumen fisik.
“Data adalah energi baru, dan arsip adalah ingatan yang menjaga arah perjalanan sebuah pemerintahan,” kata Agus Haris saat membuka kegiatan.
Menurut dia, penerapan Srikandi bukan sekadar digitalisasi surat-menyurat, melainkan perubahan cara kerja birokrasi secara menyeluruh. Melalui sistem tersebut, proses administrasi disebut lebih cepat, mudah ditelusuri, serta mengurangi risiko kehilangan dokumen penting pemerintahan.
Transformasi itu juga diarahkan menuju birokrasi nirkertas atau paperless. Model kerja semacam ini mulai banyak diterapkan pemerintah daerah di Indonesia seiring dorongan percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Bontang sendiri termasuk daerah yang cukup agresif dalam penerapan arsip digital. Kota ini sebelumnya meraih penghargaan Terbaik I Penerapan Aplikasi Srikandi Kategori Kota dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan arsip digital mulai menjadi perhatian serius pemerintah daerah, bukan lagi sekadar urusan administrasi belakang meja.
Agus Haris meminta implementasi Srikandi tidak berhenti pada level pelatihan atau seremoni. Ia mendorong kepala perangkat daerah, lurah, camat, hingga kepala sekolah memastikan sistem itu benar-benar diterapkan dalam aktivitas pelayanan sehari-hari.
Sementara itu, Kepala DPK Kota Bontang Retno Febri Arianti mengatakan perluasan implementasi Srikandi bertujuan membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Selain memperkuat pengelolaan arsip, sistem tersebut juga dinilai penting untuk menjaga keamanan data dan aset dokumen pemerintah daerah.
Guna memperkuat pemahaman peserta, DPK menghadirkan narasumber dari ANRI, Muhammad Solihin. Pemkot Bontang berharap implementasi arsip digital hingga level sekolah dan kelurahan dapat mempercepat layanan publik sekaligus memangkas birokrasi administrasi yang selama ini dinilai berbelit. [ADS/BTG]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
